Setara Institute Sayangkan Kasus Intoleransi di Yoyakarya

0

JAKARTA (Suara Karya): Setara Institute menyayangkan kejadian kasus intoleransi di Purbayan Kotagede, Yogyakarta dalam bentuk penolakan salib, doa-doa upacara keagamaan, dan ibadah mendoakan arwah terkait meninggalnya Albertus Slamet Sugihardi.

Menurut Direktor Riset Setara Institute, Halili, kasus tersebut mengindikasikan melemahnya basis sosial toleransi di Yogyakarta. “Fakta itu juga menegaskan paradoks besar bagi Yogyakarta yang mengaku sebagai ‘City of Tolerance’,” ujar Halili, dalam siaran pers yang diterima Suara Karya, Rabu (19/12/2018).

Dalam perspektif kebinekaan dan kesetaraan hak konstitusional, kata dia, tindakan kelompok mayoritas tersebut tidak dapat dibenarkan.

“Intoleransi itu menyiratkan beberapa sisi minus; pengerasan konservatisme keagamaan sudah menjangkau lapis sosial terbawah, penguatan simbolisme keagamaan tidak hanya berdampak pada perebalan politik identitas, tapi juga penguatan kecemasan, ketakutan, dan keterancaman atas simbol-simbol identitas yang berbeda,” katanya.

Sementara itu, Indeks Kota Toleran 2018 yang dirilis Setara Institute beberapa waktu lalu memang masih mencatat masalah besar dalam praktik dan promosi toleransi di Yogyakarta.

Karena itu, meski tidak lagi berada di bottom ten, Yogyakarta masih berada di klaster orange dengan skor toleransi 4,883 dalam skala 1-7. Data studi indexing dimaksud menunjukkan masih sangat rendahnya toleransi di Yogyakarta pada tiga dari delapan indikator, yaitu rencana pembangunan, tindakan pemerintah, dan inklusi sosial keagamaan.

“Kasus Purbayan menegaskan buruknya inklusi sosial keagamaan. Hal itu menuntut tindakan pemerintah yang lebih inklusif dan membelajarkan, serta perencanaan program-program pembangunan sosial yang lebih inklusif dan kondusif bagi praktik dan promosi toleransi,” jelas Halili.

Selanjutnya, Setara Institute meminta Sultan Hamengkubuwono X untuk mengoptimalkan otoritas sosio-politik dan sosio-kulturalnya untuk mengambil peran besar dalam praktik dan promosi toleransi dengan menjamin kesetaraan hak seluruh warga, baik yang banyak maupun yang sedikit.

Selain itu, Setara menuntut agar otoritas bidang pendidikan di kota yang dikenal sebagai ‘Kota Pendidikan’ ini mengambil prakarsa yang lebih untuk membangun toleransi dan memperkuat kebinekaan dalam keseharian hidup warganya serta mengonkretkan Pancasila sebagai basis nilai dan sistem etika kolektif.

“Karena itu, kami mengimbau optimalisasi peran para tokoh agama untuk mengarusutamakan moderasi paham keagamaan dan membangun tata sosial yang inklusif dan kohesi sosial yang menghimpun seluruh perbedaan identitas untuk dapat hidup berdampingan secara damai (peaceful co-existence),” katanya. (Gan)