Sinergi BPJS Kesehatan dan Kejati DKI Tegakkan Kepatuhan Bayar Iuran

0

JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali perkuat sinerginya dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi DKI Jakarta. Hal itu dilakukan untuk efektivitas penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun luar pengadilan.

“Terutama soal kepatuhan perusahaan dalam membayar iuran dan kesesuaian pelaporan,” kata Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi usai penandatangan kerja sama dengan Kepala Kejati DKI Jakarta, Warih Sadono di Jakarta, Kamis (28/3).

Kepala Kejati DKi Jakarta, Warih Sadono menyebutkan, ada tunggakan iuran oleh sejumlah perusahaan sebesar Rp9 miliar yang dikuasakan BPJS Kesehatan kepada Kejati DKI. Hasil dari kepatuhan hukum yang dijalankan terkumpul dana sebesar Rp3,6 miliar dari 76 perusahaan selama 2018.

“Perlu upaya lebih keras lagi agar dana yang tertunggak itu bisa masuk ke kas negara. Semoga target itu bisa diselesaikan pada 2019 ini,” ujar Warih.

Bayu menambahkan, upaya penegakan kepatuhan itu tak hanya mengurusi soal tunggakan iuran, tetapi juga menyangkut kebenaran data yang dilaporkan. Kecurangan itu, misalkan, melaporkan jumlah karyawan lebih kecil dari yang seharusnya.

“Kasus lainnya berupa besaran gaji yang dilaporkan angkanya lebih kecil dari yang seharusnya. Dengan demikian, iuran yang dibayarkan perusahaan pun mengecil. Karena perusahaan terkena kewajiban menanggung 4 dari 5 persen iuran yang dibayarkan karyawan,” katanya.

Bayu menargetkan penyelesaiaan tunggakan iuran hingga Rp500 miliar dari perusahaan yang masih menunggak iuran di seluruh Indonesia. Untuk itu, pihaknya akan kembali memperkuat kerja sama dengan Kejati di seluruh Indonesia.

Soal tunggakan iuran oleh perorangan, Bayu mengatakan, ada mekanisme yang berbeda. Penunggak perorangan tidak bisa lagi mendapat manfaat pelayanan, hingga iuran dibayarkan sesuai dengan dana yang tertunggak. “Kartu otomatis tak bisa digunakan jika iuran belum dibayarkan. Jika sakit pada masa itu, pasien juga terkena denda,” ucapnya.

Bayu mengatakan, kerja sama dengan Kejati se-Indonesia dilakukan demi efektivitas penanganan masalah hukum d perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun luar pengadilan. Potensi
timbul permasalahan bisa dari klien, mitra kerja, peserta atau bahkan eksternal.

“Kerja sama ini juga meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, serta konsultasi hukum sesuai kebutuhan BPJS Kesehatan,” kata Bayu menandaskan.

Di sisi lain, Bayu menambahkan, BPJS Kesehatan masuk dalam 27 instansi tercepat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) 100 persen. Upaya itu mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hingga Februari 2019, terdapat 270.042 badan usaha yang sudah terdaftar dalam Program JKN. Saat ini jumlah peserta JKN mencapai 218.904.591 jiwa atau 82,64 persen dari total penduduk Indonesia.

Dalam pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.052 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mencakup Puskesmas, dokter praktik perorangan, klinik, rumah sakit kelas D pratama dan dokter gigi. BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan 2.222 rumah sakit, 234 klinik utama, 625 apotek dan 1.083 optik. (Tri Wahyuni)