Sinergi Kementerian dengan Dinas Perlu Ditingkatkan

0
Sekretaris Kemenkop dan UKMn Meliadi Sembiring

JAKARTA (Suara Karya): Sekretaris Kemenkop dan UKM Meliadi Sembiring mengatakan, guna percepatan pendataan koperasi, sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Prov/D.I dan Kab/Kota harus lebih ditingkatkan lagi.

“Hal ini dilakukan terutama untuk mendorong Koperasi Aktif guna melaksanakan dan melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT-red) nya, sehingga target yang telah dicanangkan, yaitu tahun 2019 Koperasi yang aktif dan melaksanakan RAT dapat tercapai,” ujar Meliadi, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/7).

“Disini pengembangan aplikasi ODS (Online Data System-red) merupakan suatu jawaban dan solusi atas tuntutan perkembangan dalam rangka pendataan Koperasi yang dikembangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, terutama menghimpun laporan RAT,” ujarnya.

Meliadi menguraikan, perkembangan dan laporan kinerja Koperasi minimal 1 tahun sekali harus dilaksanakan dan dilaporkan gerakan Koperasi kepada Pemerintah Kab/Kota, Provinsi/D.I dan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai bukti indikator mengukur kinerja organisasi dan usaha sehingga perkembangan tiap tahun dapat terpantau.

“Hal ini sekaligus sebagai penegasan dan instruksi Bapak Menteri Koperasi dan UKM bahwa sampai dengan akhir Tahun 2019 Koperasi harus aktif dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT),” katanya.

Selanjutnya koperasi yang telah melaksanakan dan melaporkan RAT dapat diusulkan untuk memperoleh sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK). Penerbitan dan pencetakan Sertifikat NIK dimohon untuk dipercepat, karena arah kebijakan dan program baik internal dan eksternal Kementerian Koperasi dan UKM diprioritaskan bagi Koperasi yang telah bersertifikat.

Persyaratan NIK
Sesmen menjelaskan, pentingnya persyaratan NIK bagi koperasi itu karena kebijakan dan program tersebut, telah dikoordinasikan dan di implementasikan, baik eksternal maupun internal.

Eksternal, misalnya, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyalurkan program bantuan kapal bagi Koperasi Nelayan, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan program dukungan perkuatan bagi Koperasi yang telah menyerap tenaga kerja lebih dari 100 orang, Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan program bagi Koperasi yang berbasis industri olah raga; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan program bagi Koperasi di daerah pedesaan.

Sedangkan internal, katanya, terkait dengan persyaratan mengakses program Kementerian Koperasi dan UKM baik bidang pembiayaan, pemasaran dan sebagainya bagi Koperasi yang telah bersertifikat NIK.
Lalu persyaratan mengakses program dana bergulir bagi Koperasi yang telah mempunyai Nomor Induk Koperasi (NIK) dan bersertifikat NIK.

Bahkan beberapa lembaga keuangan bank dan keuangan non bank telah mensyaratkan Koperasi dalam mengakses pembiayaannya, seperti: Bank Pembangunan Daerah (Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah), Bank Syariah Mandiri, Bank Muammalat maupun perbankan Pemerintah dan swasta juga telah mensyaratkan Koperasi mempunyai NIK dan bersertifikat NIK. (Sugandi)