Sinergisitas DPR dengan IMF dan WB Ciptakan Kebijakan Politik yang Positif

0
Ketua DPR Bambang Soesatyo

JAKARTA (Suara Karya): Keterlibatan parlemen dalam memberi dukungan terhadap berbagai program International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB), dinilai sangatlah penting. Pasalnya, sinergisitas antara parlemen dengan IMF dan WB, dapat menciptakan kebijakan politik yang positif bagi negara-negara penerima bantuan serta pinjaman dari kedua lembaga tersebut.

Demikian dikemukakan Ketua DPR, Bambang Soesatyo, saat pembukaan Pertemuan Tingkat Tinggi Parlemen dalam Annual Meeting (Pertemuan Tahunan) IMF-WB, di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10/2018).

“Saya sangat mengapresiasi terselengaranya pertemuan ini sebagai sarana interaksi IMF dan WB dengan para anggota parlemen se-dunia. IMF dan WB memiliki ‘resources’ dan ‘expert’ di berbagai aspek pembangunan, sehingga pertemuan ini tepat bagi para anggota parlemen untuk berbagi pengetahuan dan informasi guna mendapatkan hasil pembangunan yang bermanfaat,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Pertemuan yang diselengarakan mulai hari ini dan besok itu, dihadiri sekitar 60 delegasi dari 25 negara di dunia. Sejumlah negara yang hadir antara lain, Bangladesh, Bhutan, Kamerun, Perancis, India, Iran, Jordania, Kenya, Kosovo, Madagaskar, Malaysia, Malawi, Moroko, Nepal, Portugal, Senegal, Uganda, Tunisia, Switzerland, serta Afrika Selatan.

Mantan Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan, pertemuan antar parlemen yang berlangsung membahas isu-isu tentang investasi sumber daya manusia. Khususnya, mengenai hal-hal konkrit yang dapat dilakukan anggota parlemen dalam mengoptimalkan sumber daya manusia, memastikan tercapainya program pembangunan dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

“Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Investasi pada sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, sehingga mampu mendorong pemberantasan kemiskinan serta pencapaian kemakmuran bersama. Pentingnya sumber daya manusia ini erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya.

Dia menuturkan, Indonesia sangat memprioritaskan investasi pembangunan manusia sebagai bagian upaya memajukan bangsa dan menghadapi tantangan global. Karena memiliki faktor demografi yang baik, Indonesia telah melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Terobosan-terobosan ini terwujud melalui berbagai bidang. Misalnya, pendidikan untuk mendorong inovasi sumber daya manusia yang terintegrasi dengan perkembangan teknologi, peningkatan akses dan kualitas kesehatan, perlindungan sosial untuk mendorong produktivitas sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur guna mendorong daya saing melalui terobosan pembiayaan kreatif,” ujarnya menambahkan.

Legislator dapil Jawa Tengah VII ini mengungkapkan, pada Forum Ekonomi Dunia 2017, indeks global sumber daya manusia Indonesia telah meningkat, terutama di bidang pendidikan. Indonesia kini menempati urutan ke-65 dari 130 negara. Pada tahun 2016, Indonesia hanya menduduki peringkat ke-72.

“Hal ini dapat tercapai karena Indonesia memiliki kebijakan yang bagus dalam hal anggaran, dimana 20 persen dari total APBN dialokasikan untuk pendidikan. Indonesia juga memiliki beberapa program pendidikan yang sangat merakyat, yaitu bantuan operasional sekolah (BOS), bidik misi, ataupun sistem keamanan nasional di sektor kesehatan,” terang Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, tantangan yang harus mendapat perhatian serius terkait sumber daya manusia adalah revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global melalui otomisasi pekerjaan. Revolusi ini sekaligus memberikan peluang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Indonesia menyadari pentingnya pembangunan digital terhadap masa depan bangsa. Kemajuan teknologi memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan negara. Untuk itu, dibutuhkan reformasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi, dan perlu memastikan tidak adanya yang tertinggal dalam mengakses teknologi,” pungkas Bamsoet. (Gan)