SIPLah, e-Katalog Buatan Kemdikbud Raih Penghargaan dari KPK

0
(Suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk pengadaan barang dan jasa mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami bangga karena SIPLah mendapat apresiasi yang baik. Mengingat, katalog elektronik (e-katalog) dan marketplace (lokapasar) untuk pengadaan barang dan jasa merupakan instrumen yang rawan terhadap korupsi,” kata Sekjen Kemdikbud, Ainun Na’im dalam siaran pers, Minggu (30/8/20).

Penghargaan yang diserahkan secara virtual pada 26 Agustus lalu itu merupakan bagian dari Program Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) Tahun 2020 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Ainun menjelaskan, SIPLah dibuat untuk memberi kebebasan kepada kepala sekolah dalam pengadaan barang dan jasa menggunajan sistem yang dikembangkan sendiri oleh Kemdikbud. Hal itu bisa dilakukan karena sekolah mendapat kebebasan untuk mengelola dananya sendiri.

“Supaya transparan, proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan menggunakan teknologi. Selain cepat, prosesnya juga dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ditambahkan, SIPLah dikembangkan sejak Juni 2019 untuk menghilangkan transaksi pembayaran tunai. Selain mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan program pendidikan.

“Prosesnya tak hanya cepat, tetapi juga mudah dan aman. Setiap transaksi untuk belanja langsung sekolah juga tercatat rapi,” ujar Ainun.

Selain itu, lanjut Ainun, SIPLah merupakan salah satu komitmen Kemdikbud dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel.

“SIPLah dikembangkan dengan membawa sejumlah marketplace untuk masuk dalam sistem. Sehingga sekolah bisa belanja melalui sistem secara online. Sistem juga mendapat supervisi dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengatakan penerapan e-katalog dan lokapasar dalam pengadaan suatu instrumen sangat tepat sekali dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi. “Faktanya, kasus yang ditangani KPK hingga hari ini, hampir 70 persen tersangkut soal pengadaan barang dan jasa,” katanya.

SIPLah hingga saat ini telah digunakan di 78.112 satuan pendidikan dengan jumlah penyedia 11.000. Jumlah barang dan jasa kebutuhan satuan pendidikan yang telah tersedia mencapai 246.624 item dengan nilai transaksi tahun 2019 hingga 2020 mencapai Rp5 triliun dari potensi ekonomi sebesar Rp28 triliun.

Ditambahkan, pada 2019, limit belanja sekolah per transaksi dibatasi hanya sampai Rp200 juta. Namun pada 2020, limit belanja per transaksi tidak lagi dibatasi. Selain juga diperluas sumber dana belanjanya, tak hanya dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tetapi juga dari seluruh sumber dana pendidikan yang dikelola satuan pendidikan.

Dengan memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), toko, kedai dan warung di sekitar satuan pendidikan, saat ini SIPLah bermitra dengan 6 operator pasar daring yang terpilih dari proses sayembara terbuka untuk membantu proses belanja sekolah. Mitra pasar daring itu antara lain Blibli.com, Blanja.com, Eureka Bookhouse, Pesona Edu, PT INTI dan Toko Ladang. (Tri Wahyuni)