Sistem Zonasi Mudahkan Pemerintah Tata Kelola Pendidikan

0

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan menerapkan sistem zonasi tak hanya untuk penerimaan siswa baru, tetapi juga dalam pengelolaan pendidikan. Hal itu dinilai efektif karena memanfaatkan ekosistem yang ada untuk memajukan pendidikan.

“Zonasi membuka peluang dibangunnya fasilitas pendidikan bersama oleh pemda. Dengan cara ini, fasilitas pendidikan yang ada akan memiliki mutu yang bagus,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik), di Jakarta, Senin (10/12).

Muhadjir mencontohkan kebutuhan sekolah akan laboratorium. Dibanding laboratorium dibangun di setiap sekolah dengan fasilitas seadanya, lebih baik membangun laboratorium canggih di sejumlah sekolah yang mewakili zonasinya.

Pembagian zonasi juga untuk pemanfaatan sumber-sumber belajar. Jadi siswa tertarik dalam bidang penelitian, bisa memanfaatkan laboratorium di sekolah tertentu. Kan tidak semua siswa ingin jadi peneliti,” ujarnya.

Begitupun dengan penyediaan lapangan sepakbola, lanjut Muhadjir, sekolah yang memiliki tanah luas bisa dipilih untuk pembangunannya. Anak suka olahraga bisa berlatih disana.

“Setiap sekolah bisa memilih fasilitas olahraga apa yang akan dibangun disana. Bantuannya jadi lebih efektif, karena tidak semua sekolah harus memiliki fasilitas olahraga yang sama,” ujarnya.

Menurut Mendikbud, sistem zonasi juga akan diterapkan untuk tata kelola guru. Sehingga tak ada lagi penumpukan guru berkualitas dalam satu sekolah. Hal itu penting agar terjadi pemerataan kualitas pendidikan pada semua sekolah.

Pernyataan berbeda disampaikan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. Penataan guru dengan sistem zonasi akan sulit dilakukan selama guru menjadi kewenangan daerah. Dibutuhkan otonomi pengelolaan guru yang lebih luas lagi.

Menurut Unifah, harus ada pembagian kewenangan yang jelas dalam tata kelola pendidikan. Karena kondisi saat ini, pendidikan dasar dipegang pemerintah kabupaten/kota, pendidikan tinggi oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), sekolah keagamaan oleh Kementerian Agama.

“Semua jalan sendiri-sendiri. Selama belum diikat dalam sistem yang jelas, maka potret buram pengelolaan guru kita akan terus terjadi,” ujar Unifah.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjiafudian. Sistem zonasi dalam tata kelola guru harus segera diterapkan. Pasalnya, hingga saat ini masih ditemukan ketimpangan guru di daerah.

”Harus ada pemetaan guru terlebih dulu, agar jangan sampai redistribusi ini terkesan terburu-buru. Baik dari sisi jumlah, komposisi guru PNS dan Non PNS dan bidang keahlian,” ujarnya.

Tata kelola guru, menurut Hetifah, menjadi sangat penting. Karena 64 persen dari total dana pendidikan Rp492,5 triliun lari ke daerah dalam bentuk transfer daerah. Daerah seharusnya memegang peran kunci dalam pemerataan kualitas pendidikan.

“Seorang guru, apalagi PNS jika ada di satu tempat lebih dari 5 tahun, maka pemda harus menjamin rotasi itu terjadi. Sehingga tidak ada lagi alasan daerah tidak ikut merestribusi guru,” ucap Hetifah menegaskan.

Mendikbud Muhadjir Effendy menambahkan, pihaknua sudah beberapa kali mengundang kepala dinas kabupaten/kota untuk duduk bersama terkait kebijakan zonasi guru. Bahkan, penetapan lebih dari 5.000 zona berasal dari usulan daerah.

“Urusan guru memang lebih berat. Karena mereka adalah pegawai daerah, sementara daerah kondisinya beragam. Tidak semuanya paham bagaimana harus memperlakukan guru,” kata Muhadjir menandaskan. (Tri Wahyuni)