Siswa Minim, Kemdikbud Hapus 279 SMK dari Dapodik

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menghapus data pokok pendidikan (dapodik) bagi 279 sekolah menengah kejuruan (SMK). Penghapusan itu dilakukan agar data sekolah tidak disalahgunakan.

“Itjen Kemdikbud saat ini tengah meneliti apakah ada penyalahgunaan data untuk pencairan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah),” kata Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemdikbud, Hamid Muhammad usai menerima 81 Skema Sertifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level II dan III untuk SMK, di Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Hamid mengakui, cukup banyak SMK yang memiliki siswa dibawah angka 100. Jumlahnya diperkirakan mencapai 4 ribu sekolah. “Dari 14 ribu SMK yang terdaftar di Dapodik, ada sekitar 4 ribu sekolah terutama swasta yang muridnya dibawah 100. Kami sudah minta pada daerah untuk menutup SMK yang minim siswa,” ujarnya.

Ia memberi alasan, SMK dengan jumlah siswa dibawah 200 orang tidak akan mampu memberi pendidikan yang berkualitas. Apalagi jika sekolah tersebut tidak memiliki jejaring dengan industri. “Pengelolaan SMK itu berbeda. Butuh fasilitas, guru produktif dan jejaring dengan industri. Jika fasilitas seadanya lebih baik ditutup saja,” ujarnya.

Hal itu, lanjut Hamid, terjadi pada 279 SMK yang akan dihapus dari Dapodik. Ada beberapa sekolah yang masih memiliki murid, meski dibawah angka 50. Namun, kebanyakan tinggal papan nama. “Sudah tidak ada aktivitas di sekolah itu. Tetapi data siswa yang tercantum di Dapodik. Irjen masih menyelidiki apakah datanya disalahgunakan,” tuturnya.

Ditanya solusi atas nasib SMK dengan siswa minim, Hamid mengatakan, pihaknya menganjurkan merger dengan SMK lain yang bernasib sama. Jika tak bersedia, maka pusat akan memberi rekomendasi ke daerah agar sekolah tersebut ditutup.

“Urusan merger antar yayasan pendidikan agak sulit, karena biasanya beda visi dan misi. Jika harus ditutup, pusat akan bantu sekolah itu untuk transfer muridnya ke sekolah lain,” katanya.

Ditanyakan kenapa banyak SMK tak berkualitas, Hamid mengatakan, umumnya yayasan membuka sekolah dulu, baru mencari izin pendirian. Dalam perjalanannya, ternyata mencari siswa itu tidak mudah. Proses pembelajaran dilakukan seadanya, karena pemasukan dari siswa tak mencukupi biaya operasional.

“SMK yang tidak bermutu itulah yang merusak citra SMK. Karena lulusannya tak mampu bersaing di dunia kerja. Lalu muncul pemberitaan yang menyebutkan lulusan SMK hanya jadi pengangguran,” katanya.

Disinggung soal lokasi 279 SMK itu, Hamid enggan menyebutkan. Jumlahnya hampir merata di seluruh Indonesia, namun jumlah sekolah terbanyak ada di Jawa Barat. (Tri Wahyuni)