JAKARTA (Suara Karya): Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, kerap mengkritisi politik anggaran pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Termasuk menyangkut minimnya anggaran yang dikucurkan pemerintah ke Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Hanura DPR, Inas Nasrullah Zubir mengibaratkan Fadli Zon meludah ke atas dan yang terkena justru mukanya sendiri.
Pasalnya, anggaran yang diajukan BMKG pada setiap tahunnya, tidak bisa serta merta dapat dipenuhi 100 persen oleh pemerintah. Mengingat, anggaran yang diajukan lembaga tersebut, harus disetujui oleh DPR.
“Dalam rancangan APBN 2019 misalnya, BMKG mengusulkan anggaran sekitar Rp 2,935 triliun. Namun, Komisi V DPR-RI hanya menyetujui anggaran dengan total Rp 1,777 triliun. Yang menjadi persoalan adalah, apakah Fadli Zon ikut menandatangani APBN atau tidak? Kalau iya, kenapa sekarang baru protes? Justru yang terjadi adalah Fadli Zon meludah keatas dan yang terkena malahan mukanya sendiri,” ujar Inas, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/1/2019).
Menurut dia, saat bicara politik anggaran, Fadli harus tahu bagaimana pemerintah dapat membiayai berbagai kegiatannya. Selain itu, bagaimana dan berapa besar uang bisa didapatkan, dan bagaimana mengatur keseimbangan keuangan di APBN.
“Sayangnya, Fadli Zon menjadikan anggaran BMKG dan bencana di Indonesia hanya sebagai alat politik untuk membuat opini bahwa anggaran BMKG dipotong oleh pemerintah setiap tahun,” kata Inas.
Namun demikian, Inas mengakui bahwa anggaran yang diajukan BMKG setiap tahunnya tidak bisa dipenuhi 100 persen oleh pemerintah dan DPR.
Menurut Inas, anggaran yang tak dipenuhi 100 persen itu merupakan hal yang wajar karena disesuaikan dengan Pendapatan Negara. Apalagi, proses penganggaran juga harus didiskusikan dan disetujui terlebih dahulu oleh DPR.
Inas juga menegaskan, anggaran BMKG selalu naik setiap tahunnya meski tak pernah disetujui 100 persen oleh pemerintah dan DPR. Misalnya, anggaran BMKG 2017 naik menjadi Rp 1,45 triliun dari 2016 yang senilai Rp 1,3 triliun. Lalu, pada 2018 naik lagi menjadi 1,7 triliun.
Sementara Rancangan Kerja dan Anggaran BMKG pada 2016 senilai Rp 2,2 triiun, 2017 Rp 2,56 triliun dan 2018 Rp 2,69 triliun.
“Sangat jelas nampak bahwa setiap tahun anggaran BMKG selalu naik, akan tapi sayangnya tidak dipahami dengan benar oleh Fadli Zon bahwa RKA tersebut masih merupakan rencana yang disusun oleh kementrian,” kata Anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf ini.
Fadli Zon sebelumnya mengkritik manajemen bencana pemerintah yang seperti pemadam kebakaran. Dia menyoroti anggaran BMKG, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Menurut Fadli, anggaran yang minim itu membuat Indonesia tidak siap mengantisipasi datangnya bencana.
“Untuk membangun jalan tol, Pemerintah terkesan jorjoran, namun untuk penanggulangan bencana Pemerintah terkesan pelit. Hal ini tentu saja tidak merepresentasikan kesiapan Indonesia sebagai negara yang berada di ring of fire,” ujarnya. (Gan)
