Soal Bantuan Kuota, Kampus Diminta Percepat Pendataan Nomor Telepon

0
Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Nizam dalam webinar bertajuk "Mengawal Anggaran Kuota Rp 9 Triliun", Senin (7/9/20). (Suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Perguruan tinggi diminta untuk mempercepat pendataan nomor telepon seluler mahasiswa dan dosen, agar bantuan kuota internet dapat segera didistribusikan. Batas akhir (deadline) pendataan ditetapkan pada 11 September.

“Perintah pendataan nomor telepon oleh kampus telah disampaikan sejak 21 agustus 2020 lalu. Pendataan akan dibatasi hingga 11 September 2020,” kata Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Nizam dalam webinar bertajuk “Mengawal Anggaran Kuota Rp 9 Triliun”, Senin (7/9/20).

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan memberi bantuan kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen demi keberhasilan pembelajaran daring selama pandemi corona virus disease (covid-19). Dana yang dikeluarkan pemerintah untuk program bantuan itu mencapai Rp7,2 triliun.

Bantuan kuota internet untuk siswa, diberikan 35 Gigabyte (GB) per bulan per anak. Sedangkan bantuan kuota untuk guru diberikan 42 GB per bulan per orang. Untuk mahasiswa dan dosen diberikan sama sebesar 50 GB per orang per bulan. Bantuan kuota tersebut akan diberikan selama 4 bulan, yaitu September hingga Desember 2020.

Agar bantuan tepat sasaran, lanjut Nizam, Kemdikbud menggunakan data induk siswa, guru, dosen dan mahasiswa. Bila nomor ponsel sudah tidak aktif, bantuan tidak masuk dalam sistem pembayaran ke pihak operator.

“Kita ingin nomor teleponnya memang benar yang dipakai saat ini. Karena itu, upaya validasi dan verifikasi data dilakukan secara maksimal. Hasilnya mungkin tidak sempurna, tetapi itu sudah dilakukan secara maksimal,” tuturnya.

Nizam menegaskan, dana yang dibayarkan ke operator sesuai data hasil validasi dan verifikasi penerima bantuan. Sehingga tidak terjadi manipulasi angka. Bantuan seluruhnya diberikan kepada mereka yang berhak,” katanya.

Ditambahkan, proses penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan diawasi secara penuh, agar tidak terjadi hal-hal yang menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. “Berbagai unsur pengawas, mulai dari Inspektorat Jenderal Kemdikbud, BPK, KPK, maupun auditor lainnya akan memastikan apa yang kita lakukan ini sudah transparan,” katanya.

Kepada pihak perguruan tinggi, Nizam kerap memberi pesan agar tidak melakukan penyelewengan uang rakyat, apalagi di masa pandemi seperti ini. Bersama perguruan tinggi, kami juga punya mekanisme check and balance,” tuturnya.

Jika ada mahasiswa yang belum terdata, lanjut Nizam, silakan melapor ke kampusnya masing-masing untuk pendataan lanjutan. Data itu nantinya dilaporkan ke Kemdikbud untuk proses bantuan bulan berikutnya. (Tri Wahyuni)