Soal Menag Bandingkan Azan, Komisi VIII DPR: Tak Perlu ‘Gorengan’

0

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Komisi VIII Yandri Susanto menegaskan, Menteri Agama sama sekali tak membandingkan azan dengan lainnya. Untuk itu, Yandri meminta masyarakat tidak melakukan ‘framing’ dengan isu yang tidak benar.

“Tidak ada itu Menag membandingkan Azan. Mari kita sudahi ‘gorengan itu,” kata Yandri usai sambutan dalam Rakernas Ditjen Bimas Islam di Serang, Kamis (3/3/22).

Yandri kembali menegaskan, jika Menag tidak melarang azan, tidak melarang toa, dan tidak melarang lainnya. “Yang perlu diatur adalah volumenya,” ucapnya.

Yandri menegaskan, dirinya sudah mendapat klarifikasi dan memastikan Menag tidak membandingkan azan. Karena itu, Yandri menolak cara demo yang tidak santun.

“Jika ada protes silakan saja, tapi lakukandengan kesantunan,” tegasnya.

Ia meminta masyarakat untuk berhenti
‘menggoreng’ sesuatu yang tidak perlu. Kembali ke kehidupan normal, beribadah sesuai agama masing-masing.

Dikatakan Yandri, Edaran Menteri Agama No SE 05 Tahun 2022 itu memiliki tujuan yang sangat baik. Namun, Yandri berharap aturannya tidak disamaratakan antar daerah. KareN, kondisi antar daerah itu berbeda-besa.

“Perlu ditambahkan satu klausul ke Menag agar memperhatikan kearifan lokal,” ujarnya.

Yandri mencontohkan, kondisi di Papua beda dengan Aceh. Kondisi Aceh juga beda dengan Banten, Bengkulu, Jatim, dan lainnya.

“Di Ciputat, penduduknya hampir 400 ribu. Sementara di Sumatera, jumlah penduduk untuk satu kabupaten, di Papua malah dua kabupaten. Jadi, jika aturan disamaratakan, maka tidak berhasil,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Yandri, ada daerah yang sangat luas. Di Bengkulu, misalkan, ada daerah yang masjidnya hanya satu. Jika volumennya dikurangi, maka tidak kedengaran. Jadi urusan volume suara, tidak bisa disamaratakan,” tandasnya. (Tri Wahyuni)