Soal Pembakaran Bendera HTI, MPR Minta Masyarakat Tak Terpancing

0
Wakil Ketua MPR, Mahyudin

JAKARTA (Suara Karya): Wakil Ketua MPR, Mahyudin meminta kasus pembakaran bendera HTI oleh anggota Banser di Garut, Jawa Barat, pada Minggu (21/10/2018) lalu,  diproses secara hukum.

“Kalau yang dibakar itu bendera HTI, sudah jelas HTI dilarang dan sudah dibubarkan di Indoensia,” ujar Mahyudin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Karenanya, politisi Partai Golkar itu mengingatkan masyarakat tidak  terpancing dengan kasus pembakaran bendera HTI tersebut. “Kalaupun dianggap bendera Islam, apa kriterianya?” tanya Mahyudin.

Dengan demikian, katanya, biarkan kepolisian atau pengadilan yang memutuskan, apakah bendera yang dibakar itu bendera HTI atau bukan. Jika bukan, ujar Mahyudin, apakah hal itu termasuk penghinaan agama? “Jadi, kita serahkan pada proses hukum di kepolisian,” ujarnya menambahkan

Dengan demikian, dia berharap, masyarakat tidak perlu terpancing dengan kasus tersebut. Apalagi di tahun politik sekarang ini. “Semua akan digunakan untuk kepentingan politik,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, mengaku siap berhadapan dengan hukum. Karenanya, dia mempersilakan pihak-pihak yang terganggu dengan aksi Banser itu mengadukan ke kepolisian.

“Ini negara hukum. Jika ada yang enggak suka atau terganggu dengan kami, silakan dilaporkan,” ujar Gus Yaqut, Selasa (23/10/2018). (Gan)