SP PLN Tolak Skema Power Wheeling di RUU EBET

0

JAKARTA (Suara Karya): Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menolak masuknya skema power wheeling (PW) dalam rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan (RUU EBET) yang akan disahkan DPR pada Juni 2023 mendatang,

Ketua Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Pusat Abrar Ali menyatakan, haram hukumnya kembali memasukkan power wheeling dalam RUU tersebut, karena sebelumnya presiden telah mengeluarkan skema ini dari daftar inventaris masalah (DIM).

“Presiden Joko Widodo telah mengeluarkannya dari DIM, karena skema ini dinilai sangat membebani pemerintah dari sisi keuangan. Itu sebabnya presiden mengeluarkan skema itu dari DIM,” kata Abrar di Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Sekadar informasi, sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menyatakan, bahwa skema bisnis power wheeling atau pemanfaatan bersama jaringan listrik dikeluarkan dari draf RUU EBET.

Adapun skema power wheeling merupakan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik milik PLN. Skema ini diklaim memudahkan transfer energi listrik dari sumber energi terbarukan atau pembangkit non-PLN ke fasilitas operasi perusahaan dengan memanfaatkan jaringan transmisi yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN

Abrar juga meminta kepada seluruh stake holder PLN, untuk terus mengawal pembahasan RUU EBET tersebut.

Pasalnya, dalam hal pengadaan energi listrik, konsep multi buyer-single seller (MBSS) yang diberlakukan saat ini, juga dinilai sangat merugikan negara. Konsep ini sesungguhnya merupakan pola unbundling.

 

Padahal pola unbundling itu sendiri sudah dibatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena bertentangan dengan UUD Pasal 33. Kemudian UU tersebut diganti dengan UU No.30/2009 tentang ketenagalistrikan, dengan menghilangkan unbundling. (Warso)