Status PSBB Telah Ditetapkan di 20 Kabupaten/Kota

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Kesehatan memperluas penetapan status PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga 20 kabupaten/kota. Penetapan status itu diberikan agar proses penanganan corona virus disease (covid-19) menjadi optimal.

“Penetapan status PSBB yang semakin luas diharapkan dapat memutus mata rantai penularan covid-19,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dalam siaran pers, Rabu (22/4/20).

Penerapan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang ditandatangani sendiri oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020.

Sedangkan pelaksanaan PSBB tertuang dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Status PSBB baru diberikan setelah kami melakukan kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi serta aspek lainnya. Jika dinilai layak, maka status PSBB langsung kami setujui,” tuturnya.

Menkes telah menerbitkan PSBB untuk 2 provinsi dan 18 kabupaten/kota. Provinsi yang pertama kali mendapat persetujuan PSBB adalah DKI Jakarta pada 10 April 2020. Rencananya Gubernur DKI Jakarta akan meminta perpanjangan status, karena masih tinggi angka penularannya di provinsi tersebut.

Status PSBB berikutnya adalah Provinsi Sumatera Barat mulai Rabu (22/4) hingga 14 hari kedepan. Untuk Provinsi Jawa Barat, status diberikan hanya di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi pada 15 April 2020.

Daerah lain di Jawa Barat yang mendapat status PSBB pada 22 April 2020 adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kota Cimahi.

Selanjutnya status PSBB diberikan kepada Provinsi Banten hanya untuk Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang pada 18 April 2020. Status PSBB untuk Kota Pekanbaru pada 17 April 2020. Sedangkan Kota Makassar pada 21 April 2020.

Berikutnya status PSBB diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah, khususnya kota Tegal pada 23 April 2020. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan, status itu ditetapkan di Kota Banjarmasin. Berikutnya Provinsi Kalimantan Utara, status PSBB diberikan kepada Kota Tarakan.

Terawan meminta pemerintah daerah dengan status PSBB untuk segera menerapkan mekanisme dalam PSBB dan secara konsisten mendorong serta menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakatnya.

“PSBB dijalankan selama 14 hari, merujuk pada masa inkubasi terpanjang virus covid-19 dan dapat diperpanjang bila kasus covid-19 di wilayah itu masih terus mengalami peningkatan,” ujarnya.

Untuk daerah dengan status PSBB, Menkes menambahkan, pemerintah daerah harus melakukan peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, moda transportasi, kegiatan khusus terkait pertahanan dan keamanan.

Ditambahkan, pengecualian peliburan tempat kerja diberikan bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, serta pelayanan kesehatan. (Tri Wahyuni)