Strategi Gelar PTM Terbatas di Wilayah PPKM Level 1-3, Ini Tahapannya!

0

JAKARTA (Suara Karya): Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-3 harus disertai mitigasi risiko penularan covid-19. Selain melancarkan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Hal itu dikemukakan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUDDikdasmen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Jumeri dalam acara Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) Episode Kedua secara daring, Kamis (12/8/21).

Dijelaskan, PTM terbatas diselenggarakan guna menekan terjadinya ‘learning loss’ di masa pandemi covid-19. Karena pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berjalan tidak optimal, menimbulkan dampak pada kemunduran akademis dan non akademis pada peserta didik.

Pembelajaran jarak jauh dalam praktiknya menimbulkan kesulitan, terutama bagi peserta didik yang berada di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T), yang banyak terdapat di wilayah PPKM level 1-3. Karena itu, Kemdikbudristek mendorong satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1-3 untuk menggelar PTM terbatas.

Hal itu sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Pelaksanaan PTM terbatas juga mengacu pada 3 Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang diterbitkan pada Senin (9/8/21), yakni Inmendagri No 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali; Inmendagri No 31 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

Selain itu masih ada Inmendagri No 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

“Pemberlakuan PPKM bersifat dinamis. Bagi daerah yang sudah diperbolehkan untuk PTM terbatas, pelaksanaanya harus mengedepankan kehati-hatian dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” ucap Jumeri.

Jumeri mengemukakan, saat ini ada 93 persen sekolah di Indonesia telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, 87 persen sudah siap air bersih, sebagian besar sekolah sudah membentuk Satgas Covid-19.

Dari jumlah itu, 96 persen sekolah sudah menyediakan toilet yang bersih, sarana dan prasarana lainnya pun sudah 96 persen, tersedianya disinfektan dan lainnya sebanyak 87 persen.

“Saat ini, sudah 60 persen dari 540 ribu sekolah di Indonesia sudah diberi izin untuk melaksanakan PTM terbatas,” ucapnya.

Untuk itu, Jumeri mengimbau kepada Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk segera memastikan wilayah PPKM level 1-3 sudah melaksanakan PTM terbatas.

“Mari kita manfaatkan peluang ini untuk memajukan pendidikan kita dengan mendorong satuan pendidikan, kepala sekolah guna memastikan, memeriksa kesiapannya, mengawasi pelaksanaanya agar PTM terbatas ini dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Ditambahkan, efektifvitas PTM terbatas jauh lebih tinggi dibanding PJJ, sehingga sekolah di wilayah PPKM level 1-3 didorong untuk melakukan PTM terbatas jika sudah memenuhi daftar periksa. Kelengkapan sarana daftar periksa dan mekanisme pembelajaran sesuai protokol kesehatan di sekolah adalah syarat wajib bagi satuan pendidikan sebelum menyelenggarakan PTM terbatas.

“Hal itu sebagai bentuk ikhtiar dan mitigasi risiko penyebaran Covid-19 di satuan pendidikan,” ucapnya menegaskan.

Untuk menciptakan pembelajaran yang optimal, aman, dan nyaman melalui PTM Terbatas, Kemdikbudristek berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga lain mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri hingga Satgas Covid-19 dalam mitigasi risiko PTM terbatas dan edukasi PHBS.

Hasil pemantauan dan evaluasi PTM terbatas, Kemdikbudristek membangun aplikasi pengumpulan data satuan pendidikan yang menyelenggarakan PTM terbatas atau belum, berbasis android dan aplikasi pelaporannya berbasis laman.

Melalui aplikasi ini, para pemangku kepentingan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap satuan pendidikan di masing-masing daerahnya secara efektif dan efisien.

Agar pembelajaran selama pandemi dapat berjalan secara optimal, aman, nyaman serta menghindari adanya penularan di sekolah, lanjut Jumeri, satuan pendidikan hendaknya melakukan 4 tahapan. Tahap pertama, membentuk tim Satgas Covid-19, menyiapkan kesiapan belajar sesuai dengan daftar periksa, mengisi laman daftar periksa pada Dapodik, serta membuat surat usulan pembukaan PTM terbatas kepada Dinas Pendidikan.

Tahap kedua, Dinas Pendidikan melalui tim verifikator yang telah dibentuk melakukan verifikasi isian daftar periksa kesiapan belajar pada laman Dapodik. Tahap ketiga, satuan pendidikan membuat kuesioner pilihan PTM terbatas atau PJJ kepada orang tua.

Selanjutnya, tahap keempat, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan Satgas Covid-19 di satuan pendidikan melakukan evaluasi. Bila aman, PTM terbatas Dilanjutkan. Bila tidak, PTM terbatas ditunda untuk disempurnakan.

“Bila ada kasus terkonfirmasi Covid-19 pada PTM terbatas, satuan pendidikan wajib menutup sementara dan menggantinya menjadi PJJ,” kata Jumeri

Dalam SMB Episode ke-2 ini, hadir Wakil Ketua Anggota Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudin dan Sekretaris Jenderal Tamansiswa, Ki Saur Pandjaitan XIII.

Hetifah mengapresi Kemdikbudristek yang selalu beradaptasi dengan perkembangan pandemi covid-19. “Perubahan kebijakan itu bukan berarti jelek. Justru kita harus selalu melihat perkembangan dan menyesuaikan dengan kondisi covid-19 di Indonesia,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, peran DPR dalam upaya mewujudkan pembelajaran optimal di masa pandemi dengan PTM terbatas yang aman dan nyaman. “Kami dorong satuan pendidikan di daerah yang belum memahami peraturan ini (SKB 4 Menteri) untuk memenuhi daftar periksa, agar orangtua tenang saat anaknya ikut PTM terbatas,” katanya.

Ditambahkan, DPR telah mengajak para pemangku kepentingan untuk ikut menyukseskan PTM terbatas di wilayah level 1-3. “PTM terbatas bukan hanya tanggung jawab Kemdikbudristek, tetapi juga kementerian dan lembaga lain. Misalkan, Kemkominfo dan Kemdagri agar Pemda tahu strategi apa yang harus dilakukan,” ucapnya.

Menurut Hetifah, pelaksanaan PTM terbatas tak hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan, tapi juga Dinas Kesehatan terkait vaksinasi dan Dinas Perhubungan terkait transportasi siswa.

Sementara itu, Ki Saur mengatakan peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memfasilitasi peserta didik dalam melaksanakan PTM terbatas yang aman dan nyaman.

“Guru biarlah bertanggung jawab di sekolah. Tapi, bagaimana siswa berangkat dari rumah ke sekolah, lalu kembali ke rumah dengan selamat. Kami harap Pemerintah Daerah bisa ikut campur tangan dalam menyiapkan fasilitas seperti itu,” ujar Ki Saur.

Terkait orangtua yang masih kurang percaya diri untuk pelaksanaan PTM terbatas, Ki Saur menyatakan, hal itu bisa merujuk SKB 4 Menteri, yang memberi kebebasan kepada orangtua untuk menentukan apakah anaknya ikut PTM terbatas atau PJJ.

“Ternyata, jauh lebih banyak orangtua yang ingin anaknya untuk ikut PTM terbatas,” ucapnya. (Tri Wahyuni)