Subdisi Iuran JKN-KIS Peserta Mandiri Kelas 3 Tetap Berlanjut

0
Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran BPJS Kesehatan Ni Made Ayu Ratna Sudewi. (Suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Subsidi iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk peserta Mandiri kelas 3 akan berlanjut hingga 2021. Namun, besaran subsidi yang diberikan berkurang dari sebelumnya Rp16.500 menjadi Rp7.000.

“Iuran untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Bukan Pekerja (BP) atau peserta Mandiri adalah Rp42 ribu per bulan. Untuk kelas 3, peserta hanya perlu membayar Rp35 ribu. Pemerintah mensubsidi Rp7 ribu,” kata Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran BPJS Kesehatan Ni Made Ayu Ratna Sudewi dalam keterangan pers, Selasa (22/12/20).

Ratna Sudewi menjelaskan, ketentuan itu sesuai dengan amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur penyesuaian besaran iuran peserta Program JKN-KIS. Upaya itu sekaligus komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS serta memperkuat Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

“Komitmen ini penting di masa pandemi corona virus disease (covid-19) yang meluluhlantakan semua sendi kehidupan, terutama sektor ekonomi,” tuturnya.

Hal senada dikemukakan Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo. Katanya, subdisi iuran hanya berlaku untuk peserta PBPU-BP kelas 3 yang berstatus aktif dan peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Hingga saat ini, realisasi bantuan iuran JKN-KIS mencapai Rp2,7 triliun.

“Untuk tahun ini, Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk bantuan iuran PBPU-BP kelas 3 sebesar Rp2,4 triliun. Keberlanjutan bantuan iuran akam berlanjut hingga 2021 sesuai amanah Perpres 64/2020,” katanya.

Ditambahkan, pemerintah secara keseluruhan telah menyiapkan alokasi anggarannya sebesar Rp51,2 triliun atau 30,1 persen dari anggaran kesehatan tahun 2021 untuk Program JKN-KIS. Termasuk didalamnya bantuan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk 96,8 juta jiwa dengan alokasi anggaran Rp48,8 triliun.

Yustinus menegaskan, bantuan iuran bagi peserta JKN-KIS pada 2021 merupakan satu dari sekian banyak program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah. Hal itu merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat anggaran perlindungan sosial bagi masyarakat.

“Semua pihak diharapkan memahami bahwa penyesuaian iuran PBPU kelas 3 untuk tahun anggaran 2021 jangan dianggap sebagai hal yang memberatkan. Pemerintah harus hadir di masa sulit seperti ini. Bahkan skema Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pun sudah berorientasi pada kesehatan,” katanya.

Yustinus menjelaskan, DBHCHT pada 2021 akan fokus pada aspek kesehatan seperti bantuan iuran program JKN-KIS, optimalisasi program promotif dan preventif kesehatan, upaya penurunan stunting dan penanganan covid-19, serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan). Selain itu DBHCHT juga dialokasikan untuk kesejahteraan petani dan buruh tembakau serta penegakan hukum.

Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada (UGM) Oce Madril mengemukakan, Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus mengimplementasikan ketentuan yang diatur dalam Perpres 64/2020. Karena Perpres tersebut memiliki 2 asas utama yaitu proporsionalitas dan kemanfaatan.

“Asas proporsional, yaitu iuran JKN harus memperhatikan kemampuan anggaran dan finansial negara. Sedangkan asas kemanfaatan, kebijakan itu memiliki kemanfaatan bagi publik. Selain itu masih ada asas lainnya yaitu gotong royong. Yaitu, kebersamaan antar peserta dalam menanggung pembiayaan jaminan kesehatan,” ucap Madril menandaskan. (Tri Wahyuni)