Sudah 60 Persen Sekolah Nyatakan Siap Terapkan PTM Terbatas

0

JAKARTA (Suara Karya): Sekitar 60 persen sekolah menyatakan siap menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Sisanya, masih terus didorong untuk segera melengkapi dokumen, sarana dan prasarana, sistem, standar operasional prosesur hingga budaya bersih dan sehat.

“Dari 60 persen itu, cukup banyak sekolah sudah melaksanakan PTM terbatas semacam uji coba. Semoga saat awal tahun ajaran baru bisa berjalan dengan baik,” kata Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen), Jumeri dalam keterangan pers, Selasa (8/6/21).

Karena itu, Jumeri mengimbau dinas pendidikan (disdik) dan kepala sekolah untuk memastikan setiap satuan pendidikan memenuhi daftar periksa yang disyaratkan dalam SKB 4 Menteri. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat dioptimalkan penggunaannya untuk persiapan PTM terbatas.

“Pengisian daftar periksa itu penting agar PTM terbatas diterapkan dengan prinsip kehati-hatian demi kesehatan dan keselamatan warga sekolah dan keluarganya,” ujar Jumeri.

Ia juga meminta sekolah untuk berkoordinasi dengan Puskesmas dan pemangku kebijakan yang ada di wilayahnya. “Beri pemahaman kepada orangtua siswa, karena mereka punya peran dalam pelaksanaan PTM terbatas,” ujarnya.

Menurut Jumeri, penyelenggaraan PTM terbatas sangat bergantung pada kesiapan serta perkembangan kondisi pandemi di wilayah sekolah tersebut. PTM terbatas juga berbasis pada penerapan PPKM Mikro yang diterapkan oleh Pemerintah.

“Secara nasional mungkin tidak akan sama antar satu provinsi dengan provinsi lain, antar kabupaten dengan kabupaten yang lain, bahkan antar kecamatan itu juga mengikuti dinamika Covid-19 di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Dirjen PAUD Dikdasmen itu juga menekankan, PTM terbatas tidak sama dengan pembelajaran seperti sebelum pandemi. Pelaksanaannya tidak serentak dan tidak dipaksakan atau diwajibkan untuk semua sekolah.

“Konsep yang benar adalah mengatur PTM terbatas dengan mengendalikan jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar, maksimal jumlahnya separuh dari total peserta didik di kelas. Ada pengaturan jarak, peserta didik tak harus setiap hari datang ke sekolah, dan sekolah memberi materi yang esensial pada saat PTM terbatas,” ucapnya.

Kepala sekolah dapat mengoptimalkan penggunaan ruang di sekolah, khususnya ruang terbuka untuk digunakan sebagai tempat belajar dalam PTM terbatas. “Kunci dari pencegahan penularan adalah ventilasi di kelas yang sirkulasi udaranya bagus. Taman, lapangan olahraga yang dimiliki sekolah bisa dimanfaatkan untuk menambah kapasitas kelas,” ungkapnya.

Bagi orangtua yang belum yakin mengirim anaknya ke sekolah, dapat tetap memilih pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dengan demikian, sekolah juga perlu memfasilitasi pembelajaran secara PTM terbatas dan PJJ.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P), Kementerian Kesehatan (Kemkes), Maxi Rein Rondonuwu menyatakan, pihaknya terus berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengakselerasi capaian vaksinasi guru dan tenaga kependidikan di daerah.

“Kami akan kembali bersurat ke seluruh dinas kesehatan kabupaten/kota dan kepala-kepala Puskesmas untuk melakukan percepatan vaksinasi bagi guru karena masih banyak yang perlu divaksin. Jika memungkinkan, vaksinasi dilakukan di sekolah-sekolah,” ujarnya.

Menindaklanjuti amanat Presiden untuk mempecepat pelaksanaan vaksinasi bagi guru dan tenaga kependidikan, Kemkes telah berkolaborasi dengan TNI dan Polri untuk memudahkan proses vaksinasi bagi pelayan publik termasuk guru dan tenaga kependidikan.

“ita berupaya bersama-sama TNI-Polri membantu teman-teman yang ada di puskesmas. Ada juga tenaga kesehatan, ada juga tenaga vaksinator,” kata Maxi.

Masyarakat juga tidak perlu khawatir dengan ketersediaan vaksin. “Stok vaksin banyak, tak perlu khawatir. Disinilah peran elemen masyarakat untuk memotivasi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum divaksinasi agar datang ke tempat-tempat vaksinasi baik di Puskesmas maupun sentra vaksinasi lainnya,” katanya.

Kemkes menjamin pemenuhan target vaksinasi tahap dua bagi pelayan publik, khususnya para guru dan tenaga kependidikan sebesar 5,6 juta orang. “Kita berupaya sampai Juni itu, minimal sudah 80 persen,” ungkapnya.

Pertimbangan utama penyelenggaraan PTM terbatas adalah keselamatan, kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta upaya mengurangi dampak negatif pandemi terhadap psikologi perkembangan anak dan terjadinya learning loss. (Tri Wahyuni)