Sudah Waktunya Pembangunan Infrastruktur di Papua Libatkan Perusahaan Lokal

0

JAKARTA (Suara Karya): Dibutuhkan regulasi yang mengatur kewajiban kerja sama antara perusahaan besar dan perusahaan lokal dalam membangun proyek infrastruktur di Papua. Hal itu penting dilakukan agar terjadi tranfer teknologi, ilmu dan pengetahuan bagi perusahaan lokal guna makin berkualitas.

“Bentuknya harus regulasi, bukan sekadar imbauan dari pemerintah. Jika tidak, sumber daya manusia Papua akan sulit berkembang di masa depan,” kata Jean Richard Jokhu dalam sidang promosi doktornya dalam bidang manajemen strategik, di Gedung Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok, Senin (13/1/2020).

Disertasi berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Pengambilan Keputusan Strategik Secara Heuristik Terhadap Project Output (Studi Empirik pada UKM Konstruksi di Papua)”. Promotor Jean adalah pengajar FEUI yang juga Komisaris Utama Bank BRI, Rofikoh Rokhim.

Ketua penguji dipimpin mantan Dekan Fakultas Ekonomi UI yang kini menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah. Sedangkan anggota penguji yaitu Anton Wachidin Widjaja, Sari Wahyuni, Setyo Hari Wijanto dan T Ezni Balqiah.

Pria yang sehari-hari menjadi dosen di President University itu menambahkan, adanya pelatihan dan pendampingan membuat perusahaan lokal akan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Upaya itu juga dapat meningkatkan kualitas organisasi dalam perusahaan menjadi profesional.

“Saat ini ada sekitar 42 ribu perusahaan kontruksi khusus jalan tercatat di Papua, dengan kualitas beragam. Lewat program pelatihan dan pendampingan, diharapkan kualitas pekerjaan makin baik dan bidang pekerjaan makin luas tak hanya jalanan,” kata anak dari pasangan Hengky Hiskia Jokhu dengan Netty Yanty Purba.

Jika perusahaan lokal bisa bertumbuh dengan baik, menurut Jean, maka friksi atau perseteruan yang sering terjadi di Papua akan berkurang. Karena sudah dilibatkan dalam pembangunan di Papua.

“Mulai dari sekarang, jika ada perusahaan besar atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) akan mengerjakan proyek di Papua, libatkanlah perusahaan lokal. Jika tidak bisa, tenaga kerjanya berikan ke orang lokal. Ini bisa jadi satu cara menghilangkan kecemburuan sosial di Papua,” tuturnya.

Jean optimis pelibatan perusahaan atau orang lokal dalam pembangunan insfrastruktur di Papua akan membuat daerah tersebut semakin berkembang, tak hanya bidang ekonomi, tetapi pada banyak bidang lainnya. Sehingga Papua di masa depan bisa membangun serta menjaga kotanya dengan baik.

“Hal itu yang berhasil dilakukan pemerintah China. Proyek pembangunan di China, meski menggunakan tenaga ahli dari luar, tetap menggunakan tenaga kerja lokal. Kita lihat sekarang bagaimana kota-kota di China berkembang begitu pesatnya,” kata pemilik gelar doktor pertama dari Papua untuk bidang ilmu manajemen di Universitas Indonesia. (Tri Wahyuni)