Survei IPI: 75 persen Warga Mengaku Puas atas Kebijakan Kemdikbudristek

0

JAKARTA (Suara Karya): Hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI) menyebut lebih dari 75 persen warga mengaku puas atas kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek). Survei dilakukan pada 7-12 April 2022 dengan jumlah responden 1.520 orang.

Hasil survei tersebut disampaikan dalam webinar bertajuk ‘Arah Baru Pendidikan Indonesia: Sikap Publik terhadap Kebijakan Kemdikbudristek’, Minggu (19/6/22).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemdikbudristek, Anang Ristanto mengungkapkan, survei tersebut merupakan bentuk gotong royong dan partisipasi publik untuk bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia.

“Program Merdeka Belajar telah membawa perubahan atas arah pendidikan Indonesia di masa depan menjadi lebih baik,” kata Anang.

Anang meyakini, meski tingkat kebermanfaatan sudah tinggi, namun masih ada 5-25 persen yang tingkat kebermanfaatannya masih kurang. Hal itu menjadi tantangan bagi Kemdikbudristek untuk meyakinkan masyarakat atas program yang digulirkan Kemdikbudristek.

“Kami akan terus melakukan perbaikan, salah satunya lewat sosialisasi kepada pemangku kepentingan, selain juga pelibatan publik,” ucap Anang.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Jamal Wiwoho menyampaikan, kualitas pendidikan di suatu negara berkorelasi erat dengan tingkat inovasi. Hal itu menjadi salah satu tolok ukur daya saing bangsa.

“Daya saing bangsa yang tinggi akan mendorong kemandirian dan pada akhirnya akan membawa kesejahteraan bangsa. Karena itu, pendidikan yang berkualitas menjadi penting demi terciptanya bangsa yang inovatif dan berdaya saing,” ujar Jamal.

Ia juga mengapresiasi program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang telah diimplementasikan satuan pendidikan sehingga tercipta perubahan positif bagi pendidikan di Indonesia.

“Kami sambut baik hasil survei atas terobosan Program Merdeka Belajar yang digulirkan Kemdikbudristek,” ungkapnya.

Selain sosialisasi program kepada para pemangku kepentingan, Jamal menambahkan, transformasi informasi juga sangat penting terkait implementasi program Merdeka Belajar.

“Karena sejatinya pendidikan tak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga bagaimana proses dari interaksi semua pemangku kepentingan,” ujar Jamal.

Peneliti senior Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida menyampaikan, survei yang dipaparkan masih bersifat penelitian awal/premilinari. Karena hanya untuk mengetahui sejauh mana publik mengetahui program yang dicanangkan selama tiga tahun terakhir. Kemudian persepsi mereka atas manfaat dari program tersebut.

Ia juga mengungkapkan hasil survei menunjukkan secara umum publik menilai sangat positif atas program-program Kemdikbudristek. Dari 32 program yang diukur tingkat manfaatnya, mayoritas warga menilai cukup atau sangat bermanfaat di tiap program, umumnya lebih dari 75 persen.

“Program yang dirasakan manfaatnya sangat besar karena menyentuh hajat hidup warga seperti Pembelajaran Tatap Muka (PTM), KIP Kuliah Merdeka, Bantuan kuota internet, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) langsung ke sekolah, dan Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permen PPKS),” ujarnya.

Selain juga program-program Kurikulum Merdeka dan Merdeka Mengajar, serta program terkait pandemi Covid-19.

Di sesi akhir pemaparan, Rizka mengutarakan, kampanye program-program Kemdikbudristek masih perlu ditingkatkan dengan intensitas atau penekanan lebih banyak pada program-program yang paling besar kebermanfaatannya bagi masyarakat umum.

Rizka meyakini partisipasi masyarakat umum akan menentukan kesuksesan program-program Kemdikbudristek.

“Hasil survei ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan dalam menetapkan langkah selanjutnya dari program-program yang telah dicanangkan. Serta menjadi rujukan bagi pemerhati masalah pendidikan di Indonesia,” pungkas Rizka. (Tri Wahyuni)