Survei LSI: KIP Kuliah Merdeka Disambut Positif Masyarakat

0

JAKARTA (Suara Karya): Hasil survei Lembaga survei Indonesia (LSI) tahun 2021 tentang Program KIP Kuliah Merdeka mendapat sambutan positif dari masyarakat. Program tersebut memberi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dalam meraih cita-citanya.

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), Abdul Kahar dalam acara bertajuk ‘Mewujudkan SDM Unggul Melalui KIP Kuliah Merdeka dan Perluasan Beasiswa LPDP’ melalui kanal Youtube, Senin (3/1/22).

Dijelaskan, KIP Kuliah Merdeka diluncurkan Kemdikbudristek pada 26 Maret 2021 sebagai Kebijakan Merdeka Belajar Episode Ke-9. Skema KIP Kuliah diubah dengan memberi bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi.

Perubahan itu berlaku bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah pada 2021. Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk KIP Kuliah meningkat signifikan dari Rp1,3 triliun pada 2020 menjadi sebesar Rp 2,5 triliun pada 2021.

Direktur LSI, Djayadi Hanan memaparkan, pihaknya mengunakan metode random sampling dengan jumlah sampel yang dianalisis sebanyak 267 responden. Wawancara dilakukan menggunakan media telepon oleh pewawancara yang terlatih.

Berdasarkan survei, secara umum program Merdeka Belajar adalah program yang populer di kalangan penerima KIP Kuliah Merdeka maupun pimpinan perguruan tinggi. Mayoritas atau 83,1 persen mengetahui program tersebut dan hampir semuanya atau 91 persen menilai pelaksanaannya secara positif.

“Program KIP kuliah dinilai positif dan mendapat apresiasi yang tinggi, baik dari segi kemanfaatannya maupun prosesnya,” ujarnya.

Peningkatan besaran biaya hidup dinilai memadai, karena sudah memperhatikan keadilan antarwilayah. Komponen terbesar dari biaya hidup adalah biaya tempat tinggal dan biaya makan.

Selain itu, biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang disediakan juga dinilai sudah memadai. Pengeluaran biaya pendidikan paling besar mencakup kuota internet, bahan kuliah, alat pembelajaran dan biaya praktikum.

“Menurut penerima, terjadi penurunan pengeluaran perbulan untuk biaya pembelajaran di masa pandemi, dibanding situasi normal,” katanya.

Hal menarik lainnya adalah perubahan biaya pendidikan berdasarkan akreditasi program studi. Mereka menilai positif karena memberi peluang bagi peserta KIP Kuliah untuk mengikuti program Merdeka Belajar lebih baik.

Salah satu penerima manfaat KIP Kuliah Merdeka adalah Alifia Cantika Nurrahmah, asal Sumatera Barat. Ia mengaku beruntung karena dapat merasakan manfaat KIP Kuliah.

“Lewat program ini saya lebih percaya diri untuk kuliah dan menggapai cita-cita,” kata anak sulung dari tiga bersaudara tersebut.

Alif bercerita, ia sebenarnya bukan penerima KIP semasa di SMA. Namun, ia tahu program tersebut sebelum mendaftar Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2021. Awalnya, ia sempat bingung dalam memilih universitas dan program studi karena masalah biaya.

“Saya sempat bingung mau kuliah, karena ekonomi keluarga sedang jatuh selama pandemi. Berkat KIP Kuliah saya jadi bisa kuliah,” kata Alif yang mengambil jurusan Agronomi dan Hortikultura di IPB University.

Djayadi Hanan dalam bagian akhir pemaparannya, memberi rekomendasi terhadap KIP Kuliah Merdeka yang perlu diperhatikan. Pertama, masih ada sekitar 13,9 persen penerima KIP Kuliah yang kesulitan dalam pencairan biaya hidup. Masalah pada layanan bank dan proses verifikasi data diri.

Kedua, lanjut Djayadi, terkait biaya hidup. Masih ada sekitar 11.2 persen dari penerima KIP Kuliah harus memenuhi biaya lain yang ditetapkan perguruan tinggi.

Ketiga, sekitar 13.1 persen dari penerima KIP Kuliah masih harus memenuhi biaya lain yang ditetapkan perguruan tinggi, kebanyakan untuk praktikum. Keempat, meski perubahan biaya pendidikan berdasarkan akreditasi prodi, hal itu dinilai sudah tepat.

Banyak penerima KIP Kuliah yaitu 40,4 persen menilai besaran program studi terakreditasi A dan B akan lebih baik jika sesuai dengan biaya yang seharusnya dikeluarkan (at cost).

“Perlunya sinergi dari kementerian hingga tingkat pelaksana yang perlu dicek ulang. Sosialisasi dari Kemdikbudristek cukup baik, namun responden menilai tahap implementasi di daerah perlu diperhatikan,” kata Djayadi.

Menanggapi hasil survei LSI, Kepala Puslapdik menyampaikan apresiasi. Hal itu akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan tahun depan.

“Sasaran sosialisasi akan mengerucut langsung kepada masyarakat yang menjadi target yakni sekolah dan peserta didik. Puslapdik akan melibatkan para penerima KIP Kuliah tahun ini untuk kembali ke sekolahnya agar mereka ikut menyosialisasikan program,” tuturnya.

Kehadiran para alumni di sekolahnya, menurut Kahar, menjadi bukti tersendiri bagi peserta didik/calon mahasiswa bahwa dengan KIP Kuliah, mereka yang berprestasi dapat memilih perguruan tinggi terbaik sesuai minat tanpa mengkhawatirkan biayanya.

Untuk biaya praktik yang masih diminta oleh perguruan tinggi, Abdul Kahar berjanji akan mengkomunikasikan hal itu kepada para pimpinan di perguruan tinggi. “Untuk penerima KIP Kuliah, tolong tidak lagi dibebankan dengan biaya-biaya terkait penyelenggaraan pendidikan, karena kita sudah menyesuaikan (UKT dinaikkan),” ucapnya.

Puslapdik tahun depan akan menyiapkan berbagai kanal informasi untuk mempublikasikan KIP Kuliah secara lebih masif termasuk baik buku panduan, videografis, maupun laman terkait, agar akses informasi ke masyarakat semakin mudah. Harapannya, peserta didik/calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke perguruan tinggi, tidak menemui kendala berarti. (Tri Wahyuni)