Tahun Depan Penilaian Akreditasi Sekolah akan Gunakan Instrumen Baru

0

JAKARTA (Suara Karya): Tahun depan, penilaian akreditasi sekolah akan gunakan instrumen baru. Akreditasi tak lagi sekadar menilai kelengkapan guru dan sarana prasarana (sarpras), tetapi bagaimana optimalisasi sarpras tersebut.

“Instrumen baru ini sudah dibahas bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM),” kata Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Kemdikbud, Suharti dalam seminar bertajuk “SDG4 Baseline Report for Indonesia”, di Jakarta, Senin (5/11/2018).

Lewat instrumen yang baru, lanjut Suharti, sekolah jadi punya panduan yang jelas tentang hal apa yang harus dilakukan untuk pembenahan diri. Dengan demikian, upaya yang dilakukan sekolah mengarah pada mutu pendidikan.

“Jadi sekolah tidak bisa lagi berbuat suka-suka. Ada semacam guideline agar peningkatan mutu pendidikan semakin terarah,” ujarnya.

Ditambahkan, Kemdikbud akan mengoptimalkan peran Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di provinsi untuk melakukan pendampingan.

“Kalau saat ini lebih ke status, misalkan, sekolag dapat akreditasi A, B dan seterusnya. Status semacam itu tetap ada, hanya instrumen penilaiannya saja semakin detail,” ujarnya.

Selain itu, kata Suharti, Kemendikbud dan BAN-SM memastikan sekolah melakukan reakreditasi setiap lima tahun sekali. Dengan demikian, kualitas pendidikan di masing-masing sekolah memiliki standar yang sama. “Perpanjang akreditasi tak boleh telah agar statusnya tak kadaluarsa,” katanya.

Menurut Suharti, pengawasan atas masa berlaku akreditasi sekolah menjadi penting. Karena hal itu menjadi salah satu persyaratan yang ditetapkan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dalam penerimaan mahasiswa barunya.

“Dalam penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan Kemenristekdikti mensyaratkan akreditasi sekolah tak boleh kadaluarsa lebih dari 1 tahun. Jika tidak, kasihan siswanya jadi terkendala saat mau mendaftar ke perguruan tinggi negeri,” tuturnya.

Dalam data pokok pendidikan (Dapodik) yang dapat diakses secara online, Suharti menambahkan, status akreditasi sekolah tidak lagi diisi oleh sekolah seperti di masa lalu. Status tersebut dicantumkan oleh BAN-SM.

“Kolom status akreditasi tidak bisa diutak atik, kecuali dilakukan oleh BAN-SM. Sudah tidak bisa status palsu,” tuturnya.

Suharti menegaskan, status akreditasi sekolah menjadi penting sebagai informasi kepada masyarakat bahwa kegiatan belajar mengajar telah dilaksanakan dengan benar dan memenuhi standar pendidikan. Dengan demikian, anak tidak menjadi korban dari lembaga pendidikan yant tidak bermutu. (Tri Wahyuni)