JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah menambah kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditanggung APBN hingga 4,4 juta orang. Dengan demikian, jumlah PBI tahun ini mencapai 96,8 juta orang.
“Lewat penambahan kuota PBI ini diharapkan terjadi percepatan cakupan semesta atau universal health coverage (UHC),” kata Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Iqbal Anas Ma’ruf dalam siaran pers, di Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Iqbal menjelaskan, penambahan kuota PBI dilakukan merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/HUK/2019 tentang Penetapan PBI Jaminan Kesehatan Tahun 2019 yang ditandatangani Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita. Data peserta PBI yang baru termasuk bayi ini yang didaftarkan pada 2019.
“Untuk memastikan peserta PBI memenuhi kualifikasi yang ditetapkan pemerintah, pemutakhiran data dilakukan Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan secara rutin. Kegiatan ini juga melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Ditambahkan, proses verifikasi dan validasi dilakukan Kemensos sepanjang 2018 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemadanan dilakukan merujuk pada data kependudukan sehingga sistem informasi data PBI berbasis NIK.
“Verifikasi dan validasi yang dilakukan, misalkan, penghapusan peserta PBI yang sudah mampu secara finansial, sudah menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU), meninggal dunia atau memiliki NIK ganda,” ujarnya.
BPJS Kesehatan, lanjut Iqbal, melaporkan hasil verifikasi dan validasi setiap bulan ke Kemenkes, dengan tembusan ke Kemensos. Setelay dikoordinasikan lintas lembaga, BPJS Kesehatan akan menerima perubahan PBI tersebut untuk proses pembaharuan data.
Disebutkan jumlah peserta BPJS Kesehatan hingga 3 Januari 2019, ada 215.860.046 jiwa. BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 23.011 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.475 rumah sakit (termasuk klinik utama). (Tri Wahyuni)
