Tak Ajukan Reakreditasi, 10 RS akan Diputus Kontrak BPJS Kesehatan

0

JAKARTA (Suara Karya): Sebanyak 10 rumah sakit (RS) bakal diputus kontrak oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Karena hingga batas akreditasi habis pada Januari-Juni 2019, mereka tak kunjung lakukan akreditasi ulang (reakreditasi).

“Alasan mereka tak ajukan reakreditasi, karena masalah perizinan dan direktur rumah sakit bukan dokter,” kata Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemkes), Bambang Wibowo dalam penjelasan kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Dalam kesempatan itu, Bambang didampingi Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan, Maya A Rusady, Sekretaris Eksekutif Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Djoti Atmodjo dan Ketua Umum Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi), Kuntjoro Adi Purjanto.

Bambang Wibowo menjelaskan, kewajiban akan akreditasi bagi rumah sakit merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 Pasal 41 ayat (3).

Akreditasi menjadi syarat wajib bagi RS mitra BPJS Kesehatan, harusnya berlaku sejak awal 2014 seiring pelaksanaan awal Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Pemerintah memberi tenggang waktu hingga Juni 2019, karena cukup banyak rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang belum memiliki akreditasi,” ujarnya.

Ditambahkan, hingga akhir April 2019, terdapat 2.428 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Dari jumlah itu, ada 2.202 rumah sakit dan 226 klinik utama. Namun, masih ada 720 rumah sakit yang tak memiliki akreditas hingga Desember 2018.

“Banyak perubahan dalam 4 bulan terakhir. Dari 720 rumah sakit yang tak terakreditasi, kini jumlahnya tinggal 29 rumah sakit saja. Kemkes bersama KARS dan pengurus Persi akan melakukan bimbingan hingga 29 rumah sakit itu dapat akreditasi,” ujarnya.

Persoalan lainnya, kata Bambang Wibowo, terkait akreditasi rumah sakit yang habis setelah tandatangan kontrak dengan BPJS Kesehatan. Tercatat ada 127 rumah sakit yang batas akhir akreditasinya jatuh pada akhir Juni 2019.

“Dari jumlah itu, sudah 65 rumah sakit dapat reakreditasi, 50 rumah sakit dalam proses survey oleh KARS dan ada 10 rumah sakit yang tak ajukan reakreditasi. Alasannya ada masalah dengan perizinan dan ketikdaksesuaian jabatan direktur rumah sakit,” ujarnya.

Djoti Atdmojo berharap rumah sakit yang bermasalah dengan izin tetap dapat mengajukan proses reakreditasi. “Jadi, sambil mengurus surat izin operasional juga mengurus reakreditasinya. Yang penting, rumah sakit mau berkomitmen dan serius untuk mengurus dua hal itu,” ujarnya.

Ditanya apakah KARS memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup untuk melakukan penilaian atas ratusan rumah sakit yang mengajukan akreditasi, Djoti menegaskan, pihaknya memiliki SDM yang cukup untuk itu. Apalagi KARS saat ini telah mengantongi izin dari lembaga akreditasi rumah sakit internasional.

Apakah aturan akreditasi juga berlaku pada rumah sakit yang tersedia satu-satunya di wilayah tersebut, Bambang Wibowo membenarkan hal itu. Jika masih menunggu survey KARS, maka layanan dibatasi pada emergensi dan layanan terjadwal rutin seperti cuci darah, kemoterapi dan radioterapi.

“Bagi rumah sakit yang tak memiliki akreditasi dan tak mengajukan reakreditasi hingga batas yang ditentukan akan diputus kontraknya. Pemerintah harus melindungi masyarakat dari layanan rumah sakit yang tak terakreditasi,” ujarnya.

Ditambahkan, pasien dari rumah sakit yang diputus kontraknya akan dialihkan ke rumah sakit lain yang lokasinya berdekatan. Perpindahan pasien akan diurus oleh BPJS Kesehatan dan diawasi oleh dinas kesehatan setempat. (Tri Wahyuni)