Tak lagi UHC, BPJS Kesehatan Tawarkan Solusi bagi Kabupaten Lahat soal Iuran

0

JAKARTA (Suara Karya): Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan tetap ikut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun, jumlah peserta yang didaftarkan tak banyak seperti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebelumnya.

“Jumlah peserta yang iurannya dijamin oleh APBD Lahat tak sebanyak tahun lalu. Dengan demikian, saat ini Kabupaten Lahat tak lagi masuk dalam cakupan semesta (Universal Health Coveraga/UHC),” kata Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi di Jakarta, Kamis (16/1/20).

Penegaskan itu disampaikan terkait pemberitaan yang menyebutkan Kabupaten Lahat tak lagi ikut program JKN. Bahkan, pembaruan kerja sama telah ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, Ponco Wibowo dengan BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Linggau pada 26 Desember 2019 lalu.

Namun, diakui Bayu Wahyudi, jumlah peserta yang didaftarkan pada program JKN lebih sedikit dibanding tahun lalu, yaitu 9.952 jiwa. Jumlah peserta yang didanai APBD Lahat tahun 2019 mencapai 168.351 jiwa. Penurunan jumlah peserta membuat Lahat keluar dari jajaran kabupaten yang masuk dalam cakupan semesta.

Terkait hal itu, Bayu menambahkan, pihaknya sudah bertemu dengan Bupati Lahat, Cik Ujang, di Lahat pada Senin (13/1/20) lalu. Pertemuan itu juga dihadiri Direktur Wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu BPJS Kesehatan, Elsa Novelia.

Bayu Wahyudi memberi apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Lahat dalam Program JKN. Terkait penurunan penduduk Kabupaten Lahat yang ditanggung dalam JKN sebesar 116.022 jiwa, Bayu memberi alternatif perhitungan sesuai dengan kecukupan anggaran pemda, seperti solusi yang dilakukan pada Kabupatan Tanah Datar.

Solusi lain yang ditawarkan Elsa Novelia adalah memasukkan peserta yang sebelumnya dijamin PBI APBD menjadi peserta PBI APBN yang didanai Pemerintah Pusat melalui mekanisme usulan dari Dinas Sosial ke Kementerian Sosial.

Alternatif lain disebutkan, penjaminan kesehatan penduduk dilakukan lewat pemanfaatan pajak rokok dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, Kabupaten Lahat tetap mencapai UHC dan menjamin seluruh penduduknya dalam program JKN.

Bayu menegaskan, kepesertaan dalam program JKN adalah bersifat wajib. Hal itu termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 82/2018 bahwa pemerintah daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah wajib mengintegrasikannya dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

“Permendagri No 33/2019 juga menyebutkan pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian/seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya, dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional. Termasuk pengelolaan sebagian jaminan kesehatan daerah dengan skema ganda,” tuturnya.

Dalam Inpres No 8/2017, lanjut Bayu, diamanatkan kepada bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi program JKN sebagai program strategis nasional. Hal itu selaras dengan UU No 24/2014, termasuk didalamnya sanksi bagi daerah yang menolak program JKN. (Tri Wahyuni)