Tak Punya Naskah Akademik, Penerapan Kurikulum Merdeka Dipertanyakan!

0

JAKARTA (Suara Karya): Kurikulum Merdeka yang diluncurkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dipertanyakan sejumlah pakar. Pasalnya, kurikulum tersebut tidak memiliki naskah akademik yang seharusnya menjadi dasar kebijakan.

Hal itu mengemuka dalam webinar pendidikan yang digelar Vox Populi Institute Indonesia, Senin (21/2/22).

Narasumber dalam seminar tersebut, antara lain, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang juga anggota pengembang kurikulum 13, Prof Said Hamid Hasan, Anggota DPR komisi X, Ferdiansyah, mantan anggota badan standar nasional pendidikan (BSNP), dan Doni Koesom, pakar Pembelajaran Berbasis Proyek, Aulia Wijiasih.

Selain itu masih ada Dhitta Puti Saraswati dari Gernas Tastaka, Kabid Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, pengamat dari Vox Point Indonesia, Indra Charismiadji serta
Ki Bambang Pharmasetiawan dari NU Circle

Dhita Puti Saraswati yang juga dosen di Sampoerna University menjelaskan definisi kurikulum dari implementasinya.
Pertama adalah kurikulum resmi dikeluarkan suatu badan, bisa itu negara, pemerintah daerah atau sekolah.

“Tetapi juga ada model kurikulum lain yang diterapkan di dunia, mulai dari kurikulum operasional, kurikulum yang dinegoisiasikan dari kurikulum resmi, kurikulum yang muncul dari ketertarikan siswa dan kurikulum tersembunyi yang tidak secara resmi ada naskahnya, tapi semua dapat belajar sesuatu dari sana,” ujarnya.

Dari semua itu, Dhitta berupaya mendudukkan Kurikulum Merdeka ada di posisi mana. Ia mengaku kaget karena kurikulum merdeka belum punya naskah akademik. Padahal naskah akademik itu sangat diperlukan bagi sebuah kurikulum secara resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

“Saya cari dari berbagai sumber, ternyata tak ada naskah akademik pada Kurikulum Merdeka. Yang ada hanya 2 kajian, yakni kajian pengembangan profil pelajar pancasila dan kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran,” tutur Dhita.

Hal senada dikemukakan Guru Besar UPI, Said Hamid Hasan. Ia menyebut Kurikulum Merdeka bukanlah ide asli Kemendikbudristek. Ide tersebut diambil dari negara lain, yaitu Inggris.

“Dalam Kurikulum Merdeka, ada model
pemberian materi pembelajaran yang akan sulit diterapkan. Materinya lebih sulit, karena kita tahu itu ada jenjang A sampai F. Di Inggris namanya Q stage. Apa bedanya dengan hal itu. Argumentasi soal itu tidak jelas,” ucap Prof Said.

Ia meyakini, model pembelajaran semacam ini sangat sulit diberlakukan di Indonesia. Bahkan, diprediksi akan menimbulkan masalah baru di dunia pendidikan. Pasalnya, Kurikulum Merdeka menghendaki proses pembelajaran yang berbeda dan menghendaki kualitas penilaian yang berbeda.

Sementara pedoman yang diterbitkan Kemendikbudristek tidak menjelaskan secara pasti bagaimana perubahan itu dapat dijalani dunia pendidikan.

“Saya yakin akan terjadi masalah di lapangan. Menteri menghendaki proses pembelajaran yang berbeda dan menghendaki kualitas penilaian yang berbeda. Dalam pedoman yang ada, tidak jelas bagaimana perubahan itu,” katanya.

Dalam pemilihan mata pelajaran, lanjut Prof Said, siswa diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran (mapel) yang sesuai dengan minat di sekolah. Dalam pelaksanaannya, hal itu akan membuat kepala sekolah frustasi.

Seperti diketahui, Kurikulum Merdeka menghapuskan penjurusan IPA, IPS dan Bahasa bagi pelajar SMA. Sebagai gantinya, siswa bebas memilih mata pelajaran.

“Persoalan implementasi yang membebaskan seperti itu bukan masalah ringan, kita pernah bertemu sejumlah kepala sekolah di Jakarta. Konsep itu pernah ada sebelumnya. Dan apa yang terjadi kemudian, kepala sekolah itu angkat tangan semua,” pungkasnya.

Persoalan lain terkait jam belajar yang masih simpang siur, pelatihan guru serta manajemen pengawasan yang perlu upaya lebih. Banyak sekolah akan mengalami kesulitan karena gurunya tidak lengkap.

Karena itu, Prof Said menilai, Kurikulum Merdeka harus dikaji ulang secara konsep dan filosofi agar sesuai dengan kondisi indonesia. Masih banyak sekolah di Indonesia yang tidak mengenal teknologi, tidak ada jaringan internet bahkan belum teraliri listrik.

“Ini semua harus menjadi perhatian,” ujar Prof Said menegaskan.

Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah juga mengaku belum pernah melihat naskah akademik terkait Kurikulum Merdeka. Ia berharap, kurikulum tersebut dibuat demi memenuhi keinginan orang nomor satu di kementerian yang membidangi pendidikan.

“Saya khawatir Kurikulum Merdeka ini tidak bisa menjabarkan keinginan Presiden Jokowi tentang SDM unggul. Karena sekolah yang menjadi garda terdepan pendidikan di Indonesia sulit menerapkan materi Kurikulum Merdeka. Kurikulum tersebut harusnya melalui rangkaian uji publik agar penerapannya sesuai dengan kondisi Indonesia,” ucap Ferdiansyah.

Sementara itu, pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengemukakan, terjadi learning loss tak perlu dijadikan alasan untuk menerbitkan Kurikulum Merdeka. Kebijakan seharusnya dibuat dengan memikirkan seluruh anak bangsa, bukan sebagian sekolah.

“Jangan sampai ada kelompok elit dalam sekolah negeri yang menjadi Sekolah Penggerak. Adalah kewajiban pemerintah menyediakan pelayanan yang tidak diskriminatif,” ujarnya.

Menurut Indra, penerapan Kurikulum Merdeka yang rumit guna mengatasi learning loss justru nantinya malah bisa menimbulkan kontraproduktif. “Jangan-jangan Kurikulum Merdeka ini sebenarnya kurikulum operasional yang ‘dinasionalkan’. Jika demikian, harusnya ada kajian naskah akademiknya lebih dulu,” ucap Indra menegaskan. (Tri Wahyuni)