Tangani Kerusakan Lingkungan, Menteri LHK Siapkan Langkah Sistematis

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk menangani masalah kerusakan lingkungan.

Hal itu dilakukan, sesuai perintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kusuf Kalla yang dinilainya sangat serius menangani kerusakan lingkungan yang selama ini tudak ditangani.

Presiden dan Wapres sangat serius ke masalah ini. Karena di dalamnya banyak aspek, termasuk soal ‘government’ pertambangan dan ‘law enforcement’, termasuk dalam hubungan pusat dan daerah,” ujar Menteri Siti, di Jakarta, Selasa (23/7/2019), usai dipanggil Wapres Jusuf Kalla bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan, serta Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono untuk menyelesaikan permasalahan bekas lahan tambang-tambang yang berizin maupun tidak.

“Kami mendapatkan arahan dari Bapak Wapres dan akan ditindak lanjuti secara lebih mendalam lagi,” tambah Siti.

Menteri Siti mengungkapkan, ketika dahulu menjabat Sekjen Departemen Dalam Negeri dirinya mengetahui secara persis bahwa salah satu ‘bench mark’ hubungan pusat dan daerah ialah bagaimana soal sumber daya alam dan lingkungan ini dikelola.

Lebih lanjut Menteri LHK Siti mengatakan, mengenai penanganan kerusakan lingkungan hidup, langkah-langkah sistematis telah disiapkan dan dilaksakan sebaik-baiknya oleh KLHK. Sebab soal lingkungan hidup menyangkut daerah dan masyarakat. “Maka, salah satu diantaranya dalam upaya mengatasi merkuri,” kata Siti.

Dia menyatakan, pemerintahan Presiden Jokowi dan Kementeeian LHK secara bertahap dan konseptual menangani masalah2 lingkungan yang rekatif berat dan sudah sangat lama tidak tertangani. Soal limbah media, limbah, merkuri, lubang pasca tambang dan sangat banyak.

“Bisa dikatakan puluhan tahun tidak ditangani dan Presiden serta Wapres memerintahkan untuk ditangani dan kita tangani secara bertahap dan sistematis. Saya sangat paham bahwa tidak mudah, tapi yang penting kita mulai. Satu persatu masalah-masalah lingkungan yang berat kita selesaikan,” tegas Siti.

Pada kesempatan itu, Wapres Jusuf Kalla mengatakan, pengaturan pemulihan lahan eks tambang merupakan persoalan mendesak. Sejumlah banjir dalam skala besar seperti di Konawe dan Samarinda akibat lahan tambang yang tidak dipulihkan.

“Manfaat yang diperoleh dari tambang itu jauh lebih besar kerusakannya, korban rakyat dari pada apa yang diperoleh rakyat. Yang terjadi rakyat kecil kena (dampaknya), penambang yang ambil manfaat. Jadi harus ada sanksi karena merusak lingkungan,” kata Jusuf Kalla.

Bebas Merkuri 2030
Sebelumnya, saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) RAN PPM di Jakarta, Senin (22/7/2019), Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono mengatakan, Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia Bebas Merkuri 2030 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM).

Perpres tersebut merupakan implementasi Konvensi Minamata yang bertujuan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri dan senyawa merkuri antropogenik. (Gan)