Tangkal Radikalisme di Kampus, Kemristekdikti Keluarkan Permen No 55/2018

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 55 tahun 2018 yang mengatur soal organisasi kemahasiswaan. Aturan itu dikeluarkan untuk menangkal radikalisme dan intoleransi yang makin marak dalam kampus.

“Nantinya organisasi mahasiswa ekstra boleh masuk kampus, asalkan bergabung dalam UKM PIB,” kata Menristekdikti, Muhamad Nasir dalam acara peluncuran Permenristekdikti No 56/2018 di Jakarta, Senin (29/10/2018).

Ditambahkan, UKM PIB merupakan jalan tengah bagi organisasi ekstra, termasuk organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) yang sebelumnya dilarang masuk kampus untuk berkegiatan sepanjang temanya berkaitan dengan PIB.

“Organisasi ekstra kampus dapat menuangkan idenya tentang pembinaan ideologi kebangsaan lewat UKM PIB. Pemerintah akan sediakan dananya. Yang penting tidak boleh membawa politik praktis ke dalam kampus,” ujarnya.

Sebagai informasi, organisasi kemahasiswaan di Indonesia terbagi dalam 2 jenis, yakni organisasi internal dan eksternal kampus. Organisasi internal adalah organisasi mahasiswa yang melekat pada pribadi kampus atau universitas dan memiliki kedudukan resmi di perguruan tinggi.

Bentuk organisasi internal kampus bisa badan eksekutif mahasiswa (BEM), badan legislatif mahasiswa, senat mahasiswa, himpunan mahasiswa jurusan dan para ketua tingkat.

Sedangkan organisasi eksternal kampus merupakan organisasi yang aktivitasnya berada diluar lingkup perguruan tinggi. Organisasi itu antara lain, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan lainnya.

Menristekdikti akan mendorong UKM PIB agar bersinergi, baik dengan pimpinan perguruan tinggi maupun organisasi kemahasiswaan yang telah berdiri sebelumnya di perguruan tinggi. Dengan demikian, UKM PIB dapat memperkaya sudut pandang mahasiswa sehingga tidak terpaku pada satu pemikiran saja.

“Kampus harus bisa memperkaya wawasan dan pola pikir mahasiswanya. Karena itu, kampus harus bebas dari pemikiran radikal dan intoleransi,” ucap Nasir.

Menristekdikti menegaskan, Permen No 55 Tahun 2018 itu sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda. Permen tersebut tidak ditujukan untuk membatasi suara mahasiswa dalam berpendapat, namun wadah bagi mahasiswa untuk berkegiatan tak terbatas pada upaya mendukung pemerintah, tetapi juga boleh mengkritik pemerintah.

“Pemerintah tak anti kritik. Silakan mengkritisi pemerintah, tetapi lakukan dengan cara yang benar. Kritikan itu perlu untuk pembangunan Indonesia,” katanya.

Kegiatan mahasiswa harus dilakukan melalui wadah UKM PIB, menurut Nasir, karena perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam pembinaan ideologi bangsa yang mengacu pada 4 pilar kebangsaan sebagaimana termaktub dalam pasal 1 Permen No 55 Tahun 2018. Empat pilar kebangsaan itu adalah Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika melalui kegiatan kookurikuler, intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Peluncuran Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 itu dihadiri perwakilan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yaitu HMI, GMNI, GMKI, IMM, PMII, dan KAMMI. Perwakilan organisasi itu mengapresiasi terbitnya Permenristekdikti dan siap bersinergi dengan UKM PIB. (Tri Wahyuni)