Tantangan Partai Golkar Masa Datang

0
Ketua PPK Kosgoro 1957, Isdiyono (suarakarya.co.id/Pramuji)

Oleh Isdiyono

Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar bulan Desember tahun lalu telah berjalan dengan sukses dan Airlangga Hartarto terpilih kembali secara aklamasi menjadi Pimpinan tertinggi organisasi politik itu untuk waktu lima tahun mendatang (2019 -2024). Sebelumnya Airlangga menduduki posisi yang sama pada periode sebelumnya yang menggantikan Setia Novanto yang terpaksa mundur karena kasus hukum.

Formatur Munas Golkar telah bersidang dan memprodukkan personil pengurus DPP Golkar yang memberi bantuan kepada Airlangga selama menjalankan roda organisasi untuk merealiasi Program Umum. Memang berat tugas Airlangga, tetapi tak dapat dihindarkan.

Mencermati kondisi Golkar pada beberapa waktu yang lalu yang boleh dikatakan sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor internal yang negative. Hal ini berdampak, pada pemilihan umum legislative tahun 2019 nyaris dikalahkan oleh partai pimpinan Probowo Subiyanto dengan menang tipis. Di DPR RI kedua partai itu hanya berselisih beberapa kursi dan di tingkat nasional Gerindra menduduki urutan ke tiga

Menyelusuri secara singkat kedua partai itu, bilamana dibandingkan dengan Partai Golkar, Gerindra adalah partai baru. Bahkan beberapa belas tahun lalu, Prabowo pernah mencalon untuk jabatan RI 2 dengan menggunakan kendaraan Golkar. Namun tidak berhasil dan beberapa waktu kemudian, ia mendirikan Gerindra. Pada Pileg tahun 2019, partai itu tampil pula dan pada Pilpres dengan pasangan Probowo – Sandi. Tetapi dikalahkan oleh PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Joko – Ma’ruf. Oleh Presiden Jokowi, Probowo Subiyanto ditugaskan menjadi Menteri Petahanan. Sebelumnya yakni Pilpres 2014, Golkar mengirimkan kadernya Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden untuk mendampingi Presiden Joko Widodo memimpin bangsa dan Negara RI selama lima tahun.

Kembali ke partai berlambang beringin yang sejak Orde Baru hingga menjelang Orde Reformasi, berada di masa jayanya. Pimpinan nasional dan daerah di seluruh Indonesia baik eksekutif maupun legislative hampir berada dalam tangannya. Sehingga Golkar mampu mewarnai di semua bidang. Dua partai politik pada era itu yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hanya mampu sebagai pendamping.

Saat kelam bagi Golkar di era orde reformasi mulai menjelajahi diri partai itu. Sejak itu Golkar tidak pernah berhasil menduduki rangking satu di dunia politik praktis yang dikalahkan secara demokratis oleh PDI Perjuangan. Golkar hanya mampu bertengger di urutan ke dua pada Pileg tahun 2014 demikian pula pada Pileg 2019.

Setelah dirunut secara obyektif, ternyata para pemilih di negara ini merasa tidak nyaman terhadap perilaku beberapa elit politik Golkar yang mewakli dirinya (rakyat pemilih) di lembaga tinggi Negara DPR RI. Demikian pula di daerah yang berhasil terpilih menjadi kepala daerah maupun DPRD. Masing-masing mereka itu justru menghianati janji sendiri saat berkampanye.

Mereka dengan segala macam cara ternyata berlomba-lomba memperkaya diri dengan memanfaatkan celah untuk melahap uang yang bukan haknya. Mereka dinilai serakah dan selalu haus harta oleh rakyat pemilih. Akibatnya terpaksa berurusan dengan hukum dan ditetapkan menjadi nara pidana. Rakyat pemilih menjadi kecewa.

Atas penuturan ini, sebagai masukan, sangat diharapkan pimpinan tertinggi Golkar selalu mengingatkan dan mengajak seluruh anggotanya agar tidak menghianati rakyat, tidak melukai hati pemilih. Setidak- tidaknya agar mereka tidak korupsi . Akan lebih baik hidup dalam kesemadyaan karena Negara telah menyiapkan dana untuknya yang dinilai mencukupi. Diminta pula agar selalu berperilaku yang baik dan tidak melanggar hukum. Selain dari itu agar selalu berupaya juga untuk menepati janjinya yang disampaikan saat berkampanye. Menghindari dirinya agar tidak membohongi rakyat.

Golkar harus kembali berjaya seperti saat Orde Baru. Rakyat Indonesia, mendambakan pimpinan partai berlambang beringin yang dulu rindangnya pernah mengayomi bumi Indonesia tercinta.

Selain dari itu, wajib diupayakan kesatuan bahasa, sikap politik dan implementasi kebijakannya oleh para pengurus nasional dan daerah terhadap masalah yang berkembang. Hal-hal yang bersifat internal, dituntaskan dengan baik, dan perlu diupayakan agar tidak mencuat ke luar. Apapun yang terjadi di tubuh Golkar, cepat ataupun lambat, pasti akan diketahui olah masyarakat luas karena disebar luaskan oleh media massa. Contoh konkrit masalah Musda Golkar Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung akhir bulan Februari 2020 baru – baru ini.

Itulah diantaranya tantangan bagi Ketua Umum Airngga Hartarto dan kawan-kawan pimpinan dan kader partai di seluruh tingkatan organisasi. Memang berat, tapi pasti bisa, bila memiliki kemampuan dan krenteg yang besar.

Penulis adalah: Ketua PPK KOSGORO 1957