Tingkat Kepatuhan Prokes Pilkada Serentak di Atas 89 Persen

0

JAKARTA (Suara Karya): Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) mencatat, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan (Prokes) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini diatas 89 persen. Pilkada digelar di 309 kabupaten/kota.

Data itu diperoleh dari hasil Monitoring Kepatuhan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang digelar sejak pukul 06.45 WIB di 309 kabupaten/kota, Rabu (9/12/20).

Kendati angkanya tinggi, Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo meminta kepada seluruh para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada tersebut untuk tidak cepat puas. Karena tahapan dari pelaksanaan Pilkada masih belum berakhir.

“Masih ada beberapa kegiatan seperti perhitungan suara yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Karena itu, kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada untuk tidak lengah terhadap penerapan prokes hingga dinyatakan selesai,” ucapnya.

Doni menegaskan, penerapan protokol kesehatan menjadi sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2020 dan Nomor 10 Tahun 2020.

Doni sekali lagi meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada untuk tidak segan menegur dan mengingatkan siapa pun untuk menerapkan prokes yang sesuai dengan peraturan.

Doni Monardo dalam kegiatan yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD itu menambahkan, pihaknya tak segan untuk menegur pejabat daerah yang terpantau tidak menerapkan prokes secara benar.

“Hasil pantauan di seluruh daerah menunjukkan ada provinsi yang tingkat kepatuhannya rendah. Tetapi sayangnya, petugas enggan menegur. Karena itu, kami bantu dengan menghubungi langsung kepala daerahnya agar hal serupa tidak terjadi lagi,” ujar Doni.

Lewat peringatan seperti itu, Doni yakin penerapan prokes dalam pelaksanaan Pilkada Serentak dapat lebih baik. Diharapkan kedepannya ada perubahan untuk keamanan serta keselamatan masyarakat.

“Kita lihat datanya sudah masuk 10 besar. Artinya, kalau ada pemberitahuan dan segera ditindak lanjuti maka pelaksanaan di lapangan akan berubah kedepannya,” ucapnya.

Doni juga meminta agar teguran dilakukan di awal supaya tidak terjadinya pelanggaran. Hal itu menunjukkan kepedulian dari sesama untuk mencegah terjadinya penularan covid-19 selama .

“Kerja keras dari semua pihak diharapkan tidak kendor, tidak berhenti sampai sekarang. Begitu ada pelanggaran langsung diingatkan. Jangan tunggu sampai terjadinya pelanggaran,” kata Doni menandaskan. (Tri Wahyuni)