Tingkatkan Komitmen, Pemerintah Perkuat Tata Kelola dan Dukungan

0
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu. (Suarakarya.co.id/dok.kemenkeu)

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah meningkatkan target Nationally Determined Contribution (NDC) dalam APBN/APBD menjadi 29 persen dan bantuan internasional sebesar 41 persen pada 2030 sebagai keseriusan pemerintah dalam mengatasi dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang terus menerus terjadi.

Sebab dalam prediksi pemerintah hingga 2050 terjadi kerugian ekonomi pada dua dekade terakhir yang sudah mencapai kisaran 1,4 persen dari nilai PDB saat ini (2020).

“Pencapaian ini membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait termasuk pemerintah daerah,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu ketika membuka Webinar, Perbaikan Tata Kelola dan Dukungan Pendanaan Perubahan Iklim di Daerah, di Jakarta.

Saat pembukaan itu, Febrio mengatakan melalui siaran pers Kementerian Keuangan Sabtu sore (25/4/2020), peningkatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat merupakan faktor katalis dalam hal pengendalian perubahan iklim, khususnya di aspek tata kelola maupun pendanaan.

Kepala BKF juga menjelaskan, bila tata kelola keuangan yang mumpuni merupakan fondasi bagi kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam mengartikulasikan kebijakan-kebijakan pengendalian dampak kerusakan lingkungan hidup dan perubahan iklim. Tata kelola yang baik juga akan menstimulus arus pendanaan non-publik untuk aksi pengendalian perubahan iklim.

Untuk tujuan perbaikan tata kelola, pemerintah pusat menawarkan replikasi konsep dan metodologi penandaan anggaran perubahan iklim di daerah (Regional Climate Budget Tagging/RCBT) untuk mengidentifikasi capaian aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah. Penerapan RCBT diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran di daerah secara transparan dan akuntabel.

BKF menawarkan terobosan baru dalam hal pengalokasian dana publik di setiap level pemerintahan baik dari provinsi kepada kabupaten dan desa maupun dari kabupaten kepada desa, berlandaskan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), yaitu melalui kerangka Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE).

Disebutkan, pendekatan TAPE TAKE ini selaras dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Melalui mekanisme TAPE TAKE, setiap kabupaten atau desa akan memiliki peluang mendapatkan alokasi bantuan keuangan provinsi atau Alokasi Dana Desa (ADD) kabupaten yang lebih besar dibandingkan kabupaten atau desa lainnya berdasarkan indikator kinerja ekologis yang telah disepakati dalam peraturan gubernur atau peraturan bupati yang menjadi dasar pengalokasian.

Di sisi pendanaan, ujarnya dukungan pendanaan perubahan iklim dari luar Indonesia seperti Green Climate Fund (GCF) diharapkan mampu dimanfaatkan oleh daerah sebagai alternatif pembiayaan non-publik. BKF selaku National Designated Authority the Green Climate Fund (NDA GCF), menjadi penghubung utama (focal point) antara Indonesia dengan GCF. Pemrakarsa proyek perubahan iklim nasional dapat mengajukan proposal pendanaan GCF kepada Sekretariat NDA GCF Indonesia setiap saat.

Sejauh ini, ujarnya NDA GCF Indonesia telah menerima 167 usulan proyek mitigasi dan atau adaptasi perubahan iklim dengan total permohonan pendanaan sebesar 1,3 Miliar dolar AS yang berasal dari berbagai entitas nasional seperti lembaga pemerintah pusat dan daerah, organisasi internasional, asosiasi, lembaga penelitian, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat lokal.

Dia mengatakan dalam pendanaan, saat ini usulan proyek telah tersaring menjadi 47 usulan Concept Note dengan total kebutuhan pendanaan sebesar 700 juta dolar AS. Dari 47 usulan tersebut, terdapat empat Concept Note berasal dari inisiatif pemerintah daerah yakni, Konsorsium Bappeda Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku dengan proyek peningkatan kapasitas pemda dan stakeholdernya, Bappeda Maluku proyek adaptasi dan mitigasi ekosistem Mangrove di Pulau Aru, Pemerintah Kota Jambi proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan mitigasi GRK, dan (4) Pokja REDD+ Kalimantan Barat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat dengan proyek mitigasi provinsi dalam mencapai target perubahan iklim nasional. (Indra)