JAKARTA (Suara Karya): Guna meningkatkan kompetensi kepemimpinan strategis pejabat eselon II di sektor publik, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai, Kemdikbudristek menggelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan VIII Tahun 2023.
Mengangkat tema ‘Transformasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk Pengentasan Kemiskinan’ diharapkan peserta dapat mewujudkan misi Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim saat membuka acara yang dilaksanakan di Gedung Garuda, Pusdiklat, Depok, Selasa (14/3/23) meminta peserta untuk menuntaskan pelatihan secara serius.
“Pemimpin strategis harus mampu mengantisipasi setiap perubahan di lingkungan eksternal organisasi. Selain mempengaruhi kinerja organisasi dengan baik, serta mampu bersaing dan menentukan prioritas yang tepat,” ujarnya.
SDM yang unggul dan berdaya saing, menurut Mendikbudristek, menjadi modal utama untuk mengubah keunggulan komparatif menjadi bernilai tambah yang tinggi. Sehingga Indonesia bisa memenangkan persaingan global.
Untuk itu, lanjut Nadiem, perlunya membekali para pejabat pimpinan tinggi pratama dengan Kompetensi Kepemimpinan Strategis. Hal itu akan menyederhanakan proses bisnis pemerintahan, agar pelayanan publik menjadi lebih gesit dan lentur dalam menghadapi perubahan yang semakin cepat.
Terkait tema dalam PKN, Nadiem menilai, transformasi digital diperlukan dalam membangun sistem birokrasi. Hal ini akan berdampak terhadap layanan masyarakat yang menjadi lebih transparan, efisien, fleksibel, mudah, dan cepat guna mewujudkan e-government yang efektif dan efisien.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Adi Suryanto menyampaikan, yang terpenting dari PKN kali ini adalah bagaimana meningkatkan kapasitas kepemimpinan para pejabat strategis.
“Seorang pemimpin strategis harus mampu mengembangkan inovasi, mengurai kemacetan birokrasi hingga menjadi pemimpin perubahan,” kata Kepala LAN saat membuka acara secara resmi.
Soal tema PKN, Adi Suryanto menekankan pada peserta bahwa proyek perubahan yang dibuat masing-masing peserta akan diarahkan ke program pengentasan kemiskinan.
“Proyek perubahan yang terbaik harus betul-betul memberi manfaat dan dampak terhadap masyarakat, salah satunya pengentasan kemiskinan. Jadi tidak ada lagi proyek perubahannya membuat SOP,” ujar Adi.
Kepada peserta PKN Tingkat II, Adi Suryanto berpesan, pemimpin perubahan harus mampu merumuskan dan mendeskripsikan setiap masalah yang ada di organisasinya.
“Ketika kita punya agenda perubahan, bagaimana ide itu muncul, sampai kemudian dilaksanakan dan berhasil, itulah tugas kita sebagai pemimpin,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek, Suharti berharap para pemimpin strategis mampu memimpin organisasi dan menjadi teladan bagi pegawai ASN lainnya, baik dalam bidang keahlian professional maupun dalam hal manajemen.
“Kita tahu, kepemimpinan perlu ditunjukkan dalam mencari solusi, membangun kolaborasi, dan mencapai target-target yang mengutamakan kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Suharti menggarisbawahi tiga aspek yang perlu dimiliki pemimpin strategis. Pertama, memiliki prinsip yang didasari pada logika dan nilai-nilai luhur seperti keadilan, integritas, dan keberanian.
Kedua, pemimpin strategis harus memahami siapa pemangku kepentingan yang dihadapi. Sehingga sadar dan paham apa yang dibutuhkan masing-masing pihak, sehingga mampu memposisikan diri dan organisasi.
Prinsip yang ketiga, lanjut Suharti, pemimpin strategis harus mampu menggerakkan organisasi dan sumber daya untuk mencapai sasaran. Pergerakan itu perlu direncanakan dengan baik untuk memahami kapasitas dan kemampuan organisasi.
“Termasuk kapasitas finansial. Jika masih rendah, maka perlu adanya peningkatan kapasitas,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusdiklat Kemdikbudristek, Mustangimah menyampaikan, tujuan penyelenggaraan PKN Tingkat II untuk mengembangkan kompetensi peserta agar memenuhi standar kompetensi manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Mustangimah melaporkan, kegiatan diikuti 60 peserta PKN dari Kemdikbudristek sebanyak 39 orang, Kemenko PMK 2 orang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 orang, Kementerian Sekretariat Negara 1 orang, POLRI 8 orang, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2 orang.
Selain itu dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebanyak 2 orang, Lembaga Administrasi Negara (LAN) 1 orang, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang 1 orang, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 1 orang, Pemerintah Kota Jambi 1 orang, dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus 1 orang.
Sementara itu, metode pembelajaran menggunakan moda kombinasi atau blended learning (self learning/belajar mandiri, klasikal dan pembelajaran daring).
Pelatihan akan berakhir dengan pembelajaran secara luring yang berlangsung pada31 Juli hingga 3 Agustus 2023 mendatang. (Tri Wahyuni)
