Tingkatkan Kualitas JKN-KIS, BPJS Kesehatan Luncurkan 3 Layanan Baru

0

JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meluncurkan 3 layanan baru untuk meningkatkan kualitas layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Ketiga layanan itu adalah perubahan nomor layanan BPJS Kesehatan Care Center 1500400 menjadi 165, simplifikasi rujukan thalasemia mayor dan hemofilia serta portal web Jurnal JKN.

Peluncuran dilakukan Direktur Utama BPJS kesehatan, Ali Ghufron Mukti, yang didampingi Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto, di Jakarta, Senin (13/9/21)

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun menjelaskan, perubahan nomor layanan BPJS Kesehatan Care Center dari sebelumnya 7 digit menjadi 3 digit untuk memudahkan masyarakat mengingat nomor tersebut, jika ingin melakukan pengaduan terkait layanan JKN-KIS.

“Selama masa transisi hingga Desember 2021, masyarakat masih bisa menggunakan secara paralel nomor 1500400 maupun 165 untuk menghubungi BPJS Kesehatan Care Center,” ujarnya.

Adapun fitur yang dapat diakses melalui BPJS Kesehatan Care Center, antara lain permintaan informasi dan pengaduan; layanan administrasi seperti penambahan anggota keluarga Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara dan Swasta, PBPU serta BP; pendaftaran bayi baru lahir non PBI Jaminan Kesehatan; peralihan segmen peserta ke PBPU; dan perubahan data.

Di samping itu, peserta JKN-KIS juga bisa konsultasi kesehatan dengan dokter umum melalui pelayanan Tanya Dokter yang tersedia di BPJS Kesehatan Care Center.

“Untuk pengaduan yang sifatnya butuh koordinasi dengan kantor cabang BPJS Kesehatan atau stakeholder lainnya, BPJS Kesehatan Care Center memiliki sistem yang terhubung dengan kantor cabang,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut David, kantor cabang dapat segera menyelesaikan pengaduan tersebut sesuai Standard Level Agreement (SLA) target waktu penyelesaian atas pengaduan tersebut.

BPJS Kesehatan sendiri sebenarnya telah memiliki layanan pusat informasi care center sejak 2010 di era PT Askes (Persero). Keberadaan dan fungsi care center tersebut terus berlanjut hingga perubahan nama menjadi BPJS Kesehatan.

Hingga akhir 2020, BPJS Kesehatan Care Center melayani 1.631.535 panggilan. Hal itu tak lepas dari pertumbuhan kepesertaan JKN-KIS yang melonjak menjadi lebih dari 200 juta orang

BPJS Kesehatan juga memberi kemudahan akses layanan dan administrasi bagi peserta JKN-KIS penyandang thalassemia mayor dan hemofilia yang sedang menjalani terapi rutin transfusi darah, obat antihemofilia dan obat kelasi besi di rumah sakit. Lewat simplifikasi layanan, mereka tak perlu lagi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk memperbarui surat rujukan.

“Sesuai mekanisme yang berlaku saat ini, surat rujukan peserta JKN-KIS untuk perawatan thalassemia mayor dan hemofilia berlaku selama 90 hari. Jika masa berlakunya habis, peserta JKN-KIS harus kembali ke FKTP guna mendapatkan surat rujukan ke rumah sakit,” ujarnya.

Adanya simplifikasi layanan, nantinya surat rujukan tersebut bisa langsung diperpanjang oleh pihak rumah sakit melalui aplikasi V-Claim. Prosesnya pun cepat, hanya dalam hitungan menit.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati mengatakan, penyederhanaan layanan akan diimplementasikan segera pada September 2021 ini di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Untuk memperpanjang masa berlaku surat rujukan yang sudah habis, peserta JKN-KIS penyandang thalassemia mayor dan hemofilia cukup menunjukkan kartu JKN-KIS dan surat keterangan kontrol kepada petugas administrasi rumah sakit.

Selanjutnya, lewat aplikasi V-Claim, petugas rumah sakit akan memperpanjang masa berlaku surat rujukan peserta JKN-KIS untuk 90 hari berikutnya.

“Thalassemia mayor maupun hemofila membutuhkan perawatan jangka panjang, biaya perawatan dan obat-obatannya tidaklah murah. Bisa mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah setiap bulan,: ujarnya.

Dengan memanfaatkan Program JKN-KIS, para penyandang thalassemia mayor dan hemofila bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tanpa khawatir terbebani biaya besar. Diharapkan, simplifikasi alur layanan itu membantu mereka saat akan mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit.

BPJS Kesehatan juga menyatakan dukungannya terhadap kajian dan riset penelitian melalui peluncuran web portal bernama Jurnal JKN. Laman tersebut berfungsi untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan karya ilmiah dari berbagai pihak baik secara nasional maupun internasional dalam bentuk digital.

Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal, mengatakan, Jurnal JKN bisa menjadi wadah ilmu pengetahuan dan informasi yang telah teruji dan menjadi referensi yang kredibel untuk pengembangan program JKN-KIS ke depan.

Keterlibatan masyarakat seperti peneliti, akademisi, mahasiswa maupun Duta BPJS Kesehatan itu sendiri dapat dielaborasi dalam Jurnal JKN.

“Kita tahu, baik BPJS Kesehatan maupun pihak-pihak lain di luar organisasi ini melakukan banyak penelitian, kajian serta pengelolaan data dan informasi. Jika ditulis ke dalam jurnal ilmiah tentu akan berkontribusi besar pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” tuturnya.

Selain itu diharapkan jurnal ilmiah yang ada di Jurnal JKN berguna bagi pembuat kebijakan, praktisi, peneliti, akademisi, dan masyarakat untuk program JKN-KIS serta pembangunan kesehatan pada umumnya.

Masyarakat yang ingin berkontribusi dapat melakukan registrasi di laman www.jurnal-jkn.bpjs-kesehatan.go.id. Jurnal JKN menggunakan mekanisme peer-review, dimana setiap artikel yang dikirim akan dinilai secara anonim oleh tim ahli yang ditunjuk Chief Editor. Artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini bisa berupa artikel penelitian dan artikel ulasan ilmiah (hasil kajian).

Jurnal JKN ini diterbitkan per semester atau dua kali dalam setahun yaitu Juli dan Desember. Setiap edisi terdiri atas minimal lima artikel dalam bahasa Indonesia dan/atau Inggris. Ruang lingkup karya ilmiah dapat disampaikan dalam Jurnal JKN bertemakan ‘Risk Pooling, Strategic Purchasing, Revenue Collection, Stakeholder Engagement dan Institutional Capability’. (Tri Wahyuni)