Tinjau Bansos di Pekanbaru, Menko PMK: Jangan Persulit Orang Susah!

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau langsung penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kota Pekanbaru, Riau. Sehingga bisa dipastikan bansos diterima tepat sasaran.

Dalam peninjauan itu, Menko PMK didampingi Sesdirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemsos) Beni Sujanto, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Kemsos Mira Riyati Kurniasih, Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau Masrul Kasmy, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Idrus, Camat Marpoyan Damai Fauzan, dan Lurah Tangkerang Tengah Riski Amelia.

Menko PMK mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar penyaluran bansos tepat sasaran. Artinya, tak hanya sampai dan diterima masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga harus sesuai klasifikasi jenis bansos yang diterima.

“Tolong diperhatikan ini. Mereka yang masih punya anak sekolah agar diberi PKH (Penerima Keluarga Harapan), yang dapat bantuan sembako, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), program lainnya juga harus disesuaikan,” ucapnya.

Merujuk data, jumlah penerima bansos di Kota Pekanbaru untuk program PKH ada 12.670 kepala keluarga (KK) dan program BSP sebanyak 16.990 KK. Sedangkan data yang dilaporkan, bansos untuk PKH masih tersisa 2 persen atau sekitar 1.100 KK. Sementara BSP ada 8 persen atau 5.000 KK.

Untuk bansos sebesar Rp200 ribu per KPM per bulan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) baru disalurkan 50 persen atau sekitar 8.000 KK.

“Semua urusan harus dimudahkan agar kita juga dipermudah. Jangan bikin susah orang susah,” ucap Muhadjir menegaskan.

Menko PMK juga menyambangi secara acak masyarakat yang perlu mendapat bantuan dan layak menerima bansos dari pemerintah. Salah seorang warga Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Ernida mengaku belum pernah sekali pun mendapat bansos.

Ernida mengutarakan harapannya untuk bisa dapat bantuan dari pemerintah. Pasalnya, anak bungsu dari ibu beranak empat itu masih mengenyam pendidikan tingkat SMA dan butuh biaya untuk hidup sehari-hari.

“Saya juga sendirian (janda). Anak empat, yang satu masih sekolah pesantren. Biaya pendidikan anak masih nunggak, sebulan Rp1 jutaan. Kadang dibantu anak yang sudah kerja. Itu pun kalau dia lagi ada uang,” tuturnya.

Ia mengaku bekerja serabutan dengan penghasilan sekitar Rp1 juta. Uang sebesar itu hanya cukup untuk makan. Karena itu, ia berharap dapat bantuan dari pemerintah.

Mengetahui hal itu, Muhadjir segera berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan pemangku kepentingan lainnya. Soal data penerima bansos di Kota Pekanbaru akan diselaraskan.

Selain memantau penyaluran bansos, Menko PMK pada kunjungan kerja itu juga menghadiri pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) periode 2022-2024, serta meninjau pelayanan kesehatan di RS Ibnu Sina di Pekanbaru. (Tri Wahyuni)