Tolak Hapus Pelajaran Sejarah, PGRI Minta Kemdikbud Dengarkan Ahli

0
Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi. (Suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menolak remcana penghapusan mata pelajaran sejarah dari kurikulum nasional. Karena mata pelajaran sejarah berkontribusi penting dalam memberi pemahaman tentang nilai perjalanan suatu bangsa ke generasi berikutnya.

“Penghapusan mata pelajaran sejarah akan membuat generasi muda kita kehilangan jati diri dan identitas bangsa,” kata Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi dalam siaran pers menanggapi rencana penyederhanaan/perubahan Kurikulum 2013, yang digulirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sabtu (19/9/20)

Seperti diberitakan sebelumnya, rencana penghapusan mata pelajaran sejarah akan dilakukan pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Unifah meminta pada Kemdikbud untuk memaknai pendidikan dalam arti yang lebih luas, yaitu pendidikan yang memanusiakan manusia. Pendidikan yang mengedepankan penanaman watak yang baik, budi pekerti sesuai jati diri bangsa.

“Selain tetap menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkebhinekaan global yang berakar pada sejarah dan budaya bangsa,” ucapnya menegaskan.

Ditambahkan, penanaman karakter yang baik meliputi kejujuran, disiplin, sikap sederhana, kerja keras, berinisiatif, bersedia menerima pendapat orang, mau berbagi dan adil, salah satunya diperoleh melalui mata pelajaran sejarah. Karena salah satu fungsi mata pelajaran sejarah adalah mengembangkan keteladanan dan karakter.

“Mata pelajaran sejarah berperan penting dalam mengembangkan jati diri bangsa, mengembangkan memori kolektif sebagai suatu bangsa, mengembangkan inspirasi, kreativitas dan menanamkan nasionalisme yang produktif,” tuturnya.

Dalam bagian akhir siaran pers-nya, PB PGRI meminta kepada Mendikbud Nadiem Makarim untuk mengkaji secara cermat penyederhanaan kurikulum 2013 dengan melibatkan para ahli, serta mendengarkan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan pendidikan. (Tri Wahyuni)