Tolak RUU Sisdiknas Masuk Prolegnas, DPR Dinilai Selamatkan Bangsa

0

JAKARTA (Suara Karya): Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Alpha Amirrachman memberi apresiasi atas tidak masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022.

“Para wakil rakyat menggunakan nurani dan akal sehatnya dalam menolak RUU yang sarat kontroversi ini,” kata Alpha dalam siaran pers, Rabu (20/9/22).

Menurut Alpha, RUU itu telah keliru bahkan sejak dalam pemikiran para perancangnya, yang hingga sekarang bahkan tidak pernah dibuka identitasnya oleh pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek).

“Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya peta jalan atau ‘grand design’, yang seharusnya menjadi konsep awal, sebelum merancang perangkat peraturan atau undang-undangnya,” ujar Alpha.

Ia mengibaratkan kondisi itu seperti merakit sebuah kapal besar sambil bersamaan dengan peluncurannya. Tanpa ada kejelasan awal mau dibawa ke mana arahnya. “Berbahaya sekali jika DPR menerima RUU Sisdiknas masuk Prolegnas 2022, lalu mensahkannya,” katanya.

Menurut Alpha, RUU itu cacat tak hanya dari berbagai sisi subtansi, tapi juga dari prosesnya yang tidak transparan dan minim partisipasi publik.

Dari sisi subtansi, hal itu bisa dilihat dari rancunya fungsi dengan tujuan, sempitnya pemaham luhur Pancasila dalam Profil Pelajar Pancasila yang dijadikan tujuan pendidikan nasional, rendahnya apresiasi terhadap guru dan dosen, minimnya pengakuan pada pendirikan non-formal, tidak jelasnya peran pendidikan berbasis masyarakat, hingga menjebak pendidikan dalam iklim bisnis yang mengesampingkan sisi humanis pendidikan.

Dari sisi keterlibatan masyarakat, lanjut Alpha, pihak Kemdikbudristek juga menutup telinga dari saran untuk membentuk Panitia Kerja Nasional RUU Sisdiknas yang inklusif dan terbuka.

“Padahal kami sudah memberi saran itu sejak awal tahun 2022, namun tidak digubris. Padahal, kementerian punya cukup waktu untuk membentuk panitia kerja nasional. Kemendikbudristek lebih memilih mengerjakannya secara diam-diam oleh sekelompok orang yang tidak jelas identitasnya,” ucapnya.

Keterlibatan publik pun hanya artifisial dan aksesoris, para pemangku kepentingan hanya diajak bicara dalam waktu yang sangat terbatas, sifatnya hanya sekedar sosialisasi bukan uji publik seperti yang mereka klaim. “Ini kan menimbulkan pertanyaan, ada agenda apa di balik semua ini,” ujarnya.

Karena itu, menurut Alpha, penolakan DPR atas RUU Sisdiknas telah membuat keputusan bersejarah dalam menyelamatkan bangsa di persimpangan jalan yang sangat menentukan. (Tri Wahyuni)