TPK jadi Ujung Tombak Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia

0

JAKARTA (Suara Karya): Tim Pendamping Keluarga (TPK) menjadi ujung tombak percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Ada sekitar 200 ribu TPK dikerahkan ke seluruh negeri, guna menekan angka stunting hingga menjadi 14 persen pada 2024.

Hal itu dikemukakan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Suprapto dalam apel siaga TPK Nusantara Bergerak yang digelar BKKBN, di Subang, Jawa Barat, Kamis (12/5/22).

Seperti diketahui, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah mengerahkan 600 ribu personil yang tergabung dalam 200 ribu TPK. Mereka akan turun ke lapangan untuk mengetahui masalah di lingkup terkecil atau tingkat Desa/Kelurahan hingga keluarga.

Data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021 menunjukkan, prevalensi stunting yang berada pada angka 24,4 persen. Lewat TPK, maka bukan mustahil target 14 persen bisa tercapai pada 2024.

“TPK adalah ‘pasukan’ luar biasa, karena memiliki berbagai keahlian, kemampuan komunikasi yang baik, sehingga keberadaannya harus diapresiasi. Mereka mungkin punya cara kerja yang berbeda-beda, tapi targetnya sama yaitu menurunkan angka stunting di Indonesia,” ujarnya.

Ditambahkan, TPK bertugas melakukan penyuluhan, pelayanan rujukan, pemberian bantuan sosial dan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting. Karena itu, keberadaan TPK harus didukung dan diperkuat.

“Sebagai ujung tombak dalam percepatan penurunan stunting, TPK perlu didukung dan diperkuat dari sisi finansial, sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

“Saya harap Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memperkuat kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting, selain memfasilitasi tugas mereka melalui dukungan sarana dan prasarana, serta pembiayaan TPK,” ujarnya.

Selain TPK, Agus kembali menegaskan, komitmen bersama untuk mengentaskan stunting, mulai dari tingkat pusat hingga desa. Perlu komitmen kuat untuk bersama-sama memerangi stunting.

“Hal itu sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menjadi komitmen nasional, dan pengejawantahan komitmen bersama dalam menangani masalah stunting,” ucap Agus.

Menurut Agus, peran dari TPK juga perlu dibantu pihak lain, seperti penggerak PKK, Puskesmas, Posyandu, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah diminta mengembangkan sumber daya dan pangan lokal di daerah untuk memenuhi gizi anak dan ibu hamil.

“Momentum apel siaga TPK Nusantara Bergerak ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat Tim Pendamping Keluarga dalam meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan pendampingan keluarga dan melayani keluarga berisko stunting di Indonesia,” ucap Agus menandaskan. (Tri Wahyuni)