Transparansi Persidangan Kasus Jual Beli Tanah di PN Jaktim Dipertanyakan

0
(suarakarya.co.id/Istimewa)

JAKARTA (Suara Karya): Korban penipuan jual beli tanah, Maman Suherman, mempertanyakan transparansi persidangan yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) atas kasus yang menimpanya. Pasalnya, sudah dua kali persidangan, pengadilan tidak pernah memberikan undangan atau informasi kepada korban.

“Saya ini pihak yang dirugikan, harusnya pengadilan memberitahukan saya untuk jadwal persidangan. Jangan sidang digelar dadakan. Karena itu bisa menimbulkan kesan negatif terhadap jalannya persidangan,” kata Maman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Diceritakan Maman, sebelumnya PN Jakarta Timur menunda pegelaran sidang kasus dugaan penipuan jual beli tanah dengan terdakwa Mardani, yang dijadwalkan pada Kamis (23/4/2020).

Dalam penelusuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur persidangan kembali akan digelar pada Kamis 30 April 2020, tetapi dia mengaku tidak pernah mendapatkan informasi itu.

Selain itu dirinya menambahkan, pemberitahuan sidang perkara ini Maman mengaku diberitahui melalui pesan singkat WhatsApp (WA). “Melalui pesan WA, parahnya lagi hari Kamis disidang dikirim surat panggilannya hari Rabu, ya dikasih waktu sehari,” jelasnya.

Untuk diketahui, perkara ini berawal saat Mardani (terdakwa) menilep uang sebesar Rp 64 juta miliknya dengan modus jual beli tanah di wilayah Cakung, Jakarta Timur.

“Ada tanah kosong seluas 6 hekatare di wilayah Cakung, usut punya usut, kabarnya tanh tersebut milik Mardani. Saya langsung menemui dia, dan melakukan negosiasi, yang akhirnya terdakwa meminta uang sebesar Rp 100 juta dengan dali melakukan kepengurusan surat tanah,” ujarnya.

Rupanya nasib tidak berpihak kepada Maman, setelah menerima Rp 64 juta, Mardani-pun menghilang bagai ditelan bumi. Akhirnya kasus ini-pun dilaporkan ke pihak kepolisian.

Menurut Maman, kepada penyidik Mardani mengaku bekerja untuk Tabaluyan yang mempunyai PT Salve Veritate, PT Sigma Dharma Utama.

Pada kesempatan terpisah, JPU Yoklina mengaku, pembatalan sidang dikarenakan dia mendapat informasi dari penyidik kalau korban dalam kasus ini sedang sakit. “Saya dapat info dari penyidik korban tak bisa datang karena sakit. Makanya saya tunda,” ujarnya.

Selain itu, Yoklina mengaku merasa kesulitan dalam mengirim undangan persidangan kepada korban. Dia berdalih nomor telepon korban tak dapat di hubungi.

“Sudah seminggu saya coba hubungi tapi nomor yang ada di saya nggak aktif,” ungkapnya.

Seperti diketahui, dalam kasus ini, Mardani dengan nomor perkara 387/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yoklina Sitepu sebagaimana di dalam dakwaan pertama perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP serta dalam dakwaan kedua terdakwa diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. (Indra DH)