JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Kesehatan (Kemkes) akan mempertajam transformasi sistem kesehatan, guna menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Transformasi itu termasuk pelayanan kesehatan untuk ibu dan bayi dengan pendekatan 6 pilar.
Keenam pilar itu, disebutkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, antara lain mempersiapkan ibu layak hamil; terdeteksinya komplikasi kehamilan sedini mungkin di pelayanan kesehatan; persalinan di fasilitas kesehatan; dan pelayanan untuk bayi yang dilahirkan.
“Pilar transformasi layanan rujukan untuk menyelamatkan ibu dan bayi dengan komplikasi akan diperkuat dengan membangun jejaring rumah sakit,” kata Menkes dalam seminar bertajuk ‘Peran Lintas Sektor dan Pemda dalam mendukung Percepatan Penurunan AKI dan AKB di Indonesia, secara hybrid, Kamis (23/12/21).
Seminar tersebut digelar bersama Kemkes dan USAID Momentum Country Global Leadership (MCGL).
Budi menjelaskan, membangun jejaring rumah sakit itu adalah RS Vertikal dan Provinsi melakukan pendampingan tata kelola klinis dan tata kelola manajemen. Sehingga tercipta transformasi sistem layanan kesehatan yang mendorong pemenuhan sarana dan prasarana ibu dan bayi di fasilitas kesehatan.
“Selain juga memperkuat sistem rujukan. Hal itu telah dilakukan di RS TNI/POLRI/swasta,” ujarnya.
Ditambahkan, upaya penguatan transformasi sistem kesehatan tidak akan terwujud tanpa adanya konvergensi, konsolidasi dan koordinasi kesehatan Ibu dan Bayi baik ditingkat pusat, daerah, sampai desa melalui lintas kementerian dan lembaga.
“Lewat upaya ini diharapkan terjadi peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan perempuan. Hal itu guna mendukung upaya penurunan AKI-AKB di Indonesia,” kata Menkes menegaskan.
David Stanton dari USAID Indonesia mengemukakan, ibu adalah sumber daya yang tak ternilai maknanya. Ibu memberi kehidupan baru dalam pengasuhan anak dan kontribusi dalam kesejahteraan keluarga, masyarakat dan negara.
“Meski Indonesia membuat kemajuan dalam menurukan AKI dan AKB, tetapi masih menjadi negara dengan kasus tertinggi di Asia Tenggara. Padahal, sebagian besar dari kematian ini bisa dicegah,” kata David Stanton.
Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Kesehatan Masyarakat (Kemkes), Kartini mengatakan, seminar merupakan kolaborasi bersama lintas K/L dalam mendukung penyelamatan kesehatan Ibu dan bayi. Upaya itu dilakukan lewat diseminasi pendampingan RS, khususnya di 13 RS vertikal dan 3 RSUD terpilih dalam penyelamatan kesehatan Ibu.
“Pendampingan dilakukan 13 RS Vertikal dan 3 RSUD dengan menugaskan secara tim, yang terdiri dari dokter spesialis kebidanan, dokter spesialis anak, bidan perawat, tenaga elektromedis dan manajemen rumah sakit,” ujar Kartini.
Hal senada dikemukakan Direktur Kesehatan Keluarga Kemkes, Erna Mulati.
Katanya, kegiatan pendampingan dilaksanakan sejak 2020. Di tahun kedua ini, dilakukan evaluasi pendampingan sekaligus upaya mendiseminasikan kepada berbagai pihak dalam menurunkan kematian ibu dan bayi.
“Untuk mencapai target penurunan AKI-AKB tak hanya melalui penguatan di RS, tetapi juga intervensi yang dilakukan mulai dari pencegahan primer, baik di tingkat keluarga, masyarakat dan kualitas pelayanan baik di FKTP Pemerintah, swasta, penguatan di RSUD, RS TNI-Polri , RS perusahaan maupun RS swasta,” ucap Erna.
Sesuai surat edaran (SE) Sekjen Kemkes RI No 548 tahun 2020 tentang Peningkatan Peran RS dalam Percepatan Penurunan AKI-AKB, disebutkan kewajiban RS tingkat atas memberi pendampingan klinis dan manajemen dan jejaring rujukan kepada RS dengan kelas di bawahnya dan FKTP di wilayahnya.
“Pendampingan dilakukan sementara sesuai kebutuhan yang disepakati para pihak,” tuturnya.
Lokus percepatan AKI dan AKB dilakukan secara bertahap pada 2020 di sekitar 120 Kab/Kota; pada 2021 bertambah 80 Kab/Kota; pada 2022 sebanyak 120; dan pada 2023 sebanyak 150 kab/Kota.
Diharapkan, pada 2024 ada sekitar 514 Kab/Kota melakukan pendampingan, tak hanya di RS tetapi juga penguatan program, baik di tingkat keluarga maupun FKTP.
Pendampingan RS Kab/Kota itu juga melibatkan organisasi profesi yaitu POGI, IDAI, IBI, IPANI dan IKATEMI dan RS pendamping utama dapat berjejaring dengan RS Provinsi/RS Regional.
Selain itu, mitra pembangunan kesehatan USAID melalui program Momentum melakukan intervensi di semua Kab/Kota NTT dan nantinya ditambahkan di 2 Kab/Kota di wilayah Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.
“Pada kunjungan RSUD akan didampingi untuk melihat secara komprehensif.
Intervensi sesuai dengan kondisi di RSUD dengan 3 fokus perbaikan yaitu pelayanan, pelaporan dan manajemen.
Disebutkan RS Pendamping Utama, yaitu RSUP H Adam Malik; RSUP dr M Djamil; RSUP dr M Hoesin; RSAB Harapan Kita; RSUP Fatmawati; RSUPN dr Ciptomangukusumo; RSUP dr Hasan Sadikin; RSUP dr Kariadi, RSUP dr Sardjito; RSUP Sanglah; RSUP dr Wahidin Sudirohusodo; RSUP dr DR Kandouw; RSUD dr Moewardi; RSUD dr Soetomo; RSUD Syaiful Anwar. (Tri Wahyuni)
