Untuk Lindungi Dana Masyarakat, Pengawasan Koperasi Sangat Diperlukan

0

JAKARTA (Suara Karya): Koperasi berbasis konvensional dan syariah dinilai telah berkembang dan tumbuh besar, baik dari sisi aset maupun anggota yang dilayaninya. Seiring dengan perkembangan tersebut, tentunya dari sisi risiko juga meningkat, baik risiko individual maupun risiko industrinya.

Demikian dikemukakan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno, saat menyampaikan paparannya dalam sidang Komisi I bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Rakornas bidang KUMKM 2019, di Pangkal Pinang, Provibsi Kepulauan Riau, Jumat (3/5/2019).

Suparno mengatakan, Pemerintah sebagai regulator sesuai dengan Undang–Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM tingkat Provinsi/DI maupun Kabaupaten/Kota, memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan melindungi koperasi.

“Pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi diperlukan untuk melindungi dana masyarakat terhadap berbagai kemungkinan adanya pelanggaran dan kegagalan operasi Koperasi,” ujar Suparno.

Dia mengatakan, pembinaan dan pengawasan tersebut, ditujukan untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran yang menggunakan dan mengatasnamakan badan hukum koperasi dan mencegah terjadinya kegagalan operasi koperasi diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan yang efektif dari regulator.

“Pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi sebagai kontrol terhadap kegiatan operasional. Karena, kegiatan usaha koperasi menjadi tulang punggung dan harapan publik atas tumbuh dan berkembangnya koperasi agar sesuai dengan prinsip dan jatidiri koperasi.

Dia mengatakan, arah kebijakan dan strategi upaya penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25/1992 mengamanatkan bahwa pembangunan koperasi perlu diarahkan untuk menjadikan koperasi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi dalam tatanan perekonomian nasional yang disusun berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

“Oleh karena itu strategi penguatan kelembagaan, merupakan bentuk penataan tatakelola yang baik dalam arti manajemen dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang formal, peningkatan akuntabilitas pertanggung jawaban, ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku,” katanya. (Gan)