SERANG (Suara Karya) : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten membentuk Satgasda PAM dan Gakkum Hibah, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran bantuan hibah/ bansos APBN 2019 kepada para penerima manfaat. Lembaga baru ini dibantu oleh Kepolisian RI untuk bantuan sosial dan hibah yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial RI.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, hibah tersebut merupakan program keluarga harapan (PKH), BPNT-Rastra, bansos anak dan lansia, bansos disabilitas, dan lainnya. “Pendampingan yang dilakukan Satgasda PAM dan Gakkum menjadi unsur penting dalam rangka penyaluran bantuan masyarakat Banten agar tepat sasaran, efektif, dan efisien,” katanya dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Satgas PAM dan Gakkum Hibah/ Bansos APBN Provinsi Banten Tahun 2019, di Kota Serang, Jum’at (1/2/2019).
Andika meminta satuan tugas daerah pengamanan dan penegakan hukum (Satgasda PAM dan Gakkum) hibah/bansos APBN tahun 2019 agar bekerja maksimal. “Karena bantuan ini merupakan langkah agar pemerintah daerah (pemda) terbantu dalam menekan angka kemiskinan di daerahnya,” tegasnya.
Menurutnya, angka kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2002 cukup tinggi hingga mencapai 9,22 persen. Namun, dengan adanya kontribusi pemerintah pusat dan sinergitas yang baik dengan Satgas, angka tersebut turun hingga 4 persen menjadi 5,22 persen pada tahun 2018.
Program ini lanjutnya, menjadi salah satu langkah konkret yang dapat mengantisipasi dan menekan angka kemiskinan. Provinsi Banten yang terus berkembang, tentu dihadapkan dengan barbagai permasalahan dari pelbagai bidang. “Saya sangat mengapresiasi didirikannya satgas ini, agar penyalurannya tepat sasaran dan efisien,”ujarnya.
Di tempat yang sama, Wakapolda Banten Brigjen Pol Tomex Kurniawan, meminta agar seluruh anggota yang tergabung dalam satgas dapat melakukan pendampingan dengan sebaik-baiknya.
“Saya harap nanti tidak ada lagi bansos dan hibah. Karena itu artinya masyarakat Banten sudah kuat dan sehat secara fisik maupun ekonomi. Kalau saudara kita dibantu, diangkat, semua akan bangkit bersama dan mampu membangun bangsa,” ujarnya.
Ditegaskannya, agar pendamping tidak melakukan kesalahan data penerima harus valid. “Jangan ada salah data, salah sasaran. Jangan ternyata yang ambil (bantuan) mobilnya mewah, sawahnya puluhan hektar,” katanya menekankan. (Wisnu)