Untuk Pencegahan, Instansi Pemerintah Diminta Bentuk Crisis Center Covid-19

0
(Suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Guna mengurangi risiko penyebaran corona virus disease (covid-19) di lingkungan perkantoran, setiap instansi pemerintah diminta untuk membentuk pusat krisis (crisis center) covid-19. Hal itu bagian dari upaya memperkuat Tim Penanganan Covid-19.

Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No 69/2020 tertangga 24 September 2020 tentang Penguatan Peran Tim Penanganan Covid-19 Sebagai Pusat Krisis (Crisis Center) di Lingkungan Perkantoran Instansi Pemerintah.

Tim Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ini memiliki lima peran. Pertama, memastikan pelaksanaan panduan pencegahan dan pengendalian covid-19 di perkantoran instansi pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan.

Tugas kedua, memastikan lingkungan kerja yang aman covid-19 dan produktif melalui berbagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di tempat kerja.

Ketiga, ikut memantau dan mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait penangangan covid-19. Keempat, berkoordinasi dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat dalam upaya pencegahan penularan covid-19.

Kelima, menyediakan pusat panggilan (call center) 24 jam untuk mempercepat penanganan kasus pegawai aparatur sipil negara (ASN) dan keluarga yang terkonfirmasi positif Covid-19, probable, suspek dan memiliki riwayat kontak erat.

Jika terdapat pegawai yang terkonfirmasi positif covid-19, Tim Penanganan Covid-19 harus cepat melakukan tindakan, antara lain melapor ke Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah setempat.

Usai melaporkan, mereka harus segera menyampaikan informasi kasus terkonfirmasi positif covid-19 kepada seluruh pegawai ASN secara terbuka untuk memaksimalkan penelusuran riwayat kontak erat.

Tim Penanganan Covid-19 juga harus melakukan penelusuran riwayat kontak erat pegawai ASN yang terkonfirmasi positif dan memastikan pemeriksaan covid-19 terhadap para pegawai tersebut. Selanjutnya, Tim segera melakukan disinfeksi di lingkungan kantor.

Tim Penanganan Covid-19 memberi rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas pelaksanaan kegiatan operasional kantor sebagai upaya memutus mata rantai penularan covid-19. Pemberian rekomendasi juga menjadi upaya penegakan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan kantor.

Tim Penanganan covid-19 juga diharapkan melaporkan secara berkala pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi masing-masing. (Tri Wahyuni)