Upaya Pemulihan Layanan Pendidikan Butuh Dukungan Bersama!

0

JAKARTA (Suara Karya): Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) Suharti meminta, para pemangku kebijakan di sektor pendidikan untuk mendukung pemulihan layanan pendidikan dengan membuka Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah.

Hal itu merujuk ada kondisi pandemi covid-19 yang semakin terkendali saat ini, bahkan sudah mengarah ke endemi. Instruksi Mendagri Nomor 29 dan 30 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku 7 Juni- 4 Juli 2022, hampir semua daerah sudah PPKM level 1, hanya 1 kabupaten di level 2 yaitu Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

“Mari bersama pulihkan layanan pendidikan, agar kita bisa bangkit mengejar ketertinggalan akibat pandemi covid-19,” kata Suharti dalam webinar bertajuk ‘Pemulihan Layanan Pendidikan Dampak Pandemi Covid-19’ melalui kanal Youtube Kemendikbud RI, Selasa (14/6/22).

Suharti menyebut beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pemulihan pembelajaran. Pertama, mendorong partisipasi pembelajaran tatap muka 100 persen yang aman. Kedua, pemulihan pembelajaran.

Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan pendidikan. Keempat, dukungan bagi pemda, satuan pendidikan, dan peserta didik yang terdampak lebih berat karena pandemi Covid-19.

“Upaya pemulihan layanan pendidikan perlu strategi yang terstruktur, sistematis, masif dan melibatkan berbagai pihak yang memiliki sumber daya guna mendorong pemulihan pembelajaran,” tuturnya.

Ditambahkan, upaya 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara terus menerus mengikuti dinamika kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19, baik kondisi di setiap daerah, maupun perkembangan cakupan vaksinasi covid-19.

Pendidikan di masa pandemi covid-19 dilaksanakan dalam 3 bentuk, yakni pembelajaran jarak jauh secara penuh, pembelajaran tatap muka terbatas, dan pembelajaran campuran.

Upaya pemerintah dalam pemulihan layanan pendidikan dampak pandemi Covid-19, adalag menyesuaikan kebijakan pembelajaran di masa pandemi melalui SKB 4 Menteri; menetapkan Kurikulum Darurat; menyiapkan Kurikulum Merdeka sebagai upaya pemulihan pembelajaran; menyesuaikan kebijakan BOS Reguler dan BOP, serta BOS Afirmasi dan BOS Kinerja.

Selain juga memberi bantuan berupa TIK, kuota internet, subsidi upah, sarana Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS); meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam memfasilitasi pembelajaran di masa pandemi covid-19, baik pembelajaran jarak jauh, tatap muka yang aman, dan pembelajaran campuran daring dan luring.

Pemerintah juga menyediakan platform dan sumber belajar seperti pembelajaran daring hasil kerja sama dengan swasta, bahan ajar digital, modul mandiri, program Belajar Dari Rumah di TVRI dan TV Edukasi, serta lainnya.

“Kami menyiapkan program dukungan nasional seperti Kampus Mengajar yang melibatkan 38 ribu mahasiswa, KKN Tematik covid-19, 15 ribu relawan covid-19 nasional, serta 185 ribu Duta Perubahan Perilaku yang melibatkan mahasiswa, guru dan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Unit Pendidikan, UNICEF Indonesia, Katheryn Bennet, mengungkapkan, UNICEF sejak 2020 bekerja sama dengan Kemdikbudristek, Kementerian Kesehatan, serta berbagai kementerian/lembaga (K/L) lainnya guna mendukung upaya pemulihan pembelajaran.

“Kami juga ikut membangun sistem pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi anak. Hal ini guna memastikan semua anak merasa nyaman untuk belajar selama pandemi maupun pascapandemi,” kata Katheryn.

Ditambahkan, lebih dari 500 ribu sekolah/madrasah harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sejak awal Maret 2020. Hal itu berdampak terhadap 60 juta siswa. Tantangan dalam PJJ membuat banyak anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya.

“Kita harus melakukan berbagai cara untuk mengembalika anak-anak ke sekolah, sehingga mereka dapat manfaat dari PTM melalui guru mereka secara langsung. Hanya melalui PTM kita bisa mengatasi krisis pembelajaran,” ujarnya.

Mengutip hasil telaah UNICEF dan World Bank, ia menyebut, upaya pemulihan pembelajaran harus melibatkan seluruh ekosistem pendidikan. Penting untuk mempertahankan agar peserta didik bisa belajar di sekolah agar pencapaian kompetensi peserta didik di masing-masing jenjang dapat teridentifikasi dengan baik.

“Dengan demikian, anak dapat belajar sesuai tingkatannya secara tepat,” ucap Katheryn.

Ia melanjutkan, pentingnya prioritas pembelajaran yang fundamental/esensial termasuk literasi dan numerasi merujuk pada kecakapan abad ke-21. Anak harus mengejar pembelajaran yang selama ini tertinggal atau bahkan hilang.

“Kita harus bangun ekosistem pembelajaran yang kondusif, sehingga setiap anak merasa nyaman dan siap untuk belajar,” kata Katheryn menandaskan. (Tri Wahyuni)