Upaya Wujudkan Koperasi Patuh, Deputi Pengawasan Bentuk Satgas

0
Deputi Bidang pengawasan Kemenkop dan UKM, Suparno

JAKARTA (Suara Karya): Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno mengakui bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah terobosan dalam upaya menjalankan tugas pengawasan terhadap koperasi di seluruh Indonesia.

Upaya-upaya tersebut, ujar dia, dalam rangka mewujudkan koperasi yang patuh dan sehat sesuai dengan prinsip dan jatidiri koperasi, sehingga dapat berdaya saing dan secara otomatis dapat melindungi masyarakat sebagai anggotanya.

“Dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan koperasi, berbagai upaya telah kami lakukan sepanjang 2018 ini. Program atau kegiatan tersebut, salah satunya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawas Koperasi di seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Jumlahnya mencapai 1.712 orang,” ujar Suparno, kepada wartawan, di kantor kemenkop dan UKM, Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Jumlah anggota Satgas tersebut, kata Suparno, meliputi bidang tugas, seperti; menyusun dan mereview berbagai peraturan terkait pengawasan koperasi, pengembangan sistem pengawasan koperasi, khususnya penilaian kesehatan USP yang diharapkan ke depan dapat dioperasikan secara online.

Kemudian, peningkatan kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait, seperti OJK, PPATK dan KPPU, dan melakukan berbagai pelatihan/bimtek/sosialisasi bidang pengawasan, sebagai upaya memenuhi persyaratan, sebagaimana Pasal 13 Peraturan menteri Koperasi dan UKM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi.

Capaian lain, kata dia, pelaksanaan pengawasan koperasi yang meliputi aspek kepatuhan, pemeriksaan kelembagaanm, pemeriksaan simpan pinjam, serta pemantauan penerapan sanksi per Oktober 2018.

“Pengawasan atau Pemeriksaan terkait kepatuhan. Targetnya 50, sepentara capaiannya 43 (86 persen), sisanya dalam proses penyelesaian,” katanya menambahkan.

Sementara terkait kelembagaan. menurut dia, targetnya 50, sedangka capaian yang telah dilakukan 47 (94 persen), sisanya dalam proses penyelesaian.

“Lalu Usaha Simpan Pinjam, baik konvensional maupun syariah, target yang ingin dicapai sebanyak 100. Sayangnya, kami belum mencapai target, Hanya 66 (66 persen), sisanya dalam proses penyelesaian,” ujar Suparno.

Sementara terkait pemantauan penerapan sanksi, pihaknya memasang target sebanyak 18. “Yang ini kami penuhi sesuai target (100 persen). Namun kami terus melakukan proses perpanjangan sanksi sebagai upaya pembinaan,” katanya. (Gan)