JAKARTA (Suara Karya): Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi program pemberdayaan koperasi dan UKM antara pemerintah pusat dan daerah.
“Rakor ini penting dan perlu dilakukan karena merupakan satu rangkaian dalam langkah perencanaan program. Jangan sampai rapat dan koodinasi sering dilakukan, namun di lapangan tidak terkoordinir dengan baik,” ujar Meliadi, saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Bidang Koperasi dan UKM 2018, di Jakarta, Selasa (17/7).
Di hadapan Kepala Dinas KUKM seluruh Indonesia, Meliadi menambahkan bahwa perencanaan suatu program itu idealnya dari bawah ke atas dan akan bertemu dalam satu titik di Musrembangnas.
“Oleh karena itu, saya selalu meminta agar hal itu bisa konsisten, sejak dari bawah sampai atas. Jangan sampai dibahas dan direncanakan di bawah, sampai di atas tidak bisa diterapkan. Terutama menyangkut pendanaan,” ujar Meliadi.
Dia pun berharap dalam rakor ini bisa tercapai satu koordinasi yang selaras dan sinergi yang terkoordinir, antara pusat dan daerah.
“Bila hal itu bisa dilakukan, maka semua program pengembangan KUKM di pusat dan daerah bisa disinergikan. Terutama menyatukan segala sumber daya yang ada. Ini hal sederhana namun harus ditekuni,” kata Meliadi lagi.
Salah satu bukti kongkrit kuatnya sinergi antara pusat dan daerah, menurut Meliadi, APBN dan APBD harus saling mendukung. Misalnya, program PLUT. Dimana pembangunan gedung dan segala prasarananya memakai dana APBN, sementara pemeliharaan dan operasionalnya menggunakan dana APBD.
“Bila koordinasi dan sinergi kuat maka pemberdayaan KUKM di daerah akan optimal,” tegas Meliadi.
Selain itu, Meliadi juga menginginkan ada hal-hal atau pemikiran baru dari daerah yang bisa diangkat ke tingkat pusat.
“Saya yakin, banyak ide dan pemikiran brilian dari daerah yang belum terpikirkan secara nasional. Paparkan dan kemukakan saja di Rakor ini agar bisa ditampung Bappenas,” ujarnya menambahkan.
Dengan begitu, kata Meliadi, program pemberdayaan KUKM akan bisa meningkatkan peran dari koperasi (dan UKM) terhadap perekonomian nasional.
“Sehingga, bisa terus mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Karena hanya dengan memajukan koperasi maka kita bisa menurunkan tingkat kesenjangan di Indonesia. Kita juga harus sudah mengubah mindset dari kuantitas koperasi ke kualitas koperasi. Di samping itu, koperasi di Indonesia harus melek teknologi agar tidak tergilas zaman,” jelas Meliadi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi Bappenas Ahmad Dading Gunadi mengapresiasi pencapaian kontribusi koperasi terhadap PDB yang sudah mencapai 4,48%.
“Ini menunjukkan bahwa peran koperasi dalam perekonomian nasional meningkat. Trennya sudah bagus, dan diharapkan ke depan lajunya akan lebih cepat lagi. UMKM juga harus terus diberdayakan agar lebih berdaya saing dan skala ekonomi di daerah bisa meningkat”, kata Dading.
Dia berharap, ke depan agar terus lahir dan tumbuh koperasi berkualitas. Dengan semakin banyaknya koperasi berkualitas, itu sama artinya dengan tidak ada lagi pembubaran koperasi.
“Idealnya, koperasi dapat berperan optimal tak hanya dalam pertumbuhan ekonomi saja. Lebih dari itu, koperasi juga bisa lebih meningkatkan kinerja ekspor nasional, hingga koperasi mampu membangun infrastruktur,” ujarnya. (Gan)