USBN Dihapus, Banyak Sekolah Bingung Siapkan Ujian Sekolah

0

JAKARTA (Suara Karya): Dihapusnya pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) mulai tahun ini, ternyata menimbulkan kebingungan di kalangan sekolah. Pasalnya, pemerintah hingga kini belum juga menerbitkan Prosedur Operasional Standar (POS) untuk pengganti USBN.

Hal itu diungkapkan anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Suyanto di sela acara jumpa pers di Jakarta, Selasa (21/1/20). Laman facebook-nya dibanjiri pertanyaan dari ratusan sekolah terkait belum terbitnya POS USBN hingga saat ini atau pun penggantinya.

“Saya tegaskan tidak ada lagi POS USBN. Kan sudah dihapus pemerintah. Sekolah bersiap-siap saja untuk bikin soal ujian sendiri,” kata mantan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemdikbud itu.

Ketua BSNP, Abdul Mu’ti yang didampingi Sekretaris BSNP Arifin Junaidi menjelaskan, sejak diterbitkan Peraturan Mendikbud Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian oleh satuan pendidikan dan ujian nasional, maka POS UN tahun 2019/2020 yang dikeluarkan BSNP dinyatakan tidak berlaku lagi.

“POS UN versi 4 November sudah tidak berlaku, tetapi kami terbitkan POS UN versi baru per 14 Januari 2020. Versi baru itulah yang akan digunakan. Sekolah bisa mengunduh POS UN terbaru melalui laman BSNP,” ucap Abdul Mu’ti.

Ditanya perbedaan dasar antara POS UN baru dengan yang lama, Abdul Mu’ti mengatakan, perubahan lebih banyak pada nomenklatur dari Kemdikbud. Dari segi pelaksanaan tak banyak berubah. Misalkan, moda ujian nasional masih seperti tahun sebelumnya, yaitu berbasis komputer (UNBK) serta berbasis kertas dan pensil (UNBKP).

“Kami terus mendorong agar makin sekolah yang melaksanakan UNBK. Karena hasil evaluasi menunjukkan tidak saja akurat, tetapi juga lebih efisien dalam pembiayaan, waktu dan tenaga,” ujarnya.

Bila ada satuan pendidikan (sekolah) tidak bisa melaksanakan UNBK, lanjut Abdul Mu’ti, mereka harus membuat surat ke BSNP disertai alasan pilihan tersebut. Jika alasannya sesuai, dikaitkan dengan pernyataan dinas pendidikan terkait maka UNBKP bisa dilakukan.

Ditanya ujian pengganti USBN, Abdul Mu’ti menjelaskan, meski tak lagi menerbitkan POS USBN, namun pihaknya tetap menyediakan kisi-kisi soal, yang bisa diunduh di laman BSNP. “Sekarang, kewenangan pelaksanaan ujian sekolah ada di Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemdikbud. Jika sekolah bingung bisa tanyakan ke Puspendik,” tuturnya.

Terkait format UN versi baru pada 2021, Abdul Mu’ti belum dapat menjelaskan. Pasalnya, ia belum diundang Balitbang Kemdikbud untuk membahas hal itu.

Seperti diberitakan sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menghapus UN mulai 2021. Rencananya UN akan digelar pada pertengahan untuk siswa kelas 8 dan 11 sebagai evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, UN tidak dilaksanakan pada tanggal tertentu bagi siswa yang duduk di kelas akhir.

Soal peran BSNP dalam penyiapan UN versi baru, menurut Abdul Mu’ti tergantung pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Bila Peraturan Pemerintah (PP) No 19 tidak berubah, maka BSNP memiliki 2 kewenangan utama, yaitu menyusun standar nasional pendidikan dan menyelenggarakan UN.

“Tetapi jika PP 19 diubah, maka keberadaan BSNP juga berubah. Kita lihat nanti saja, apakah BSNP nantinya tetap ada atau dibubarkan,” kata Abdul Mu’ti menandaskan. (Tri Wahyuni)