UU Ciptaker Berupaya Beri Kepastian Hukum dalam Berusaha

0
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam focus group discussion (FGD) tentang Kebijakan Sanksi dalam Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, di Jakarta, Selasa (22/12). (Suarakarya.co.id/Indra)

JAKARTA (Suara Karya): Undang Undang (UU) Cipta Kerja berupaya memberikan kepastian hukum dan kemudahan dengan adanya standar, khususnya terkait dengan persyaratan dan proses perizinan berusaha. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses perizinan berusaha.

“Pendekatan perizinan berbasis izin (license base) diubah ke berbasis risiko (risk based),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam focus group discussion (FGD) tentang Kebijakan Sanksi dalam Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, di Jakarta, Selasa (22/12).

Produk hukum yang diundangkan pada 2 November 2020 lalu melakukan perubahan paradigma dan konsepsi perizinan berusaha dengan melakukan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko (risk based approach).

Airlangga menjelaskan melalui siaran pers disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, penerapan perizinan berusaha berbasis risiko ini menimbulkan konsekuensi dan perubahan paradigma dalam pengawasan. Semula, pengawasan lebih berfokus kepada pemenuhan persyaratan administrasi dalam mendapatkan izin. Hal ini menimbulkan beban administrasi dan birokrasi yang sangat tinggi.

“Dengan penerapan kegiatan usaha berbasis risiko, maka pengawasan lebih dititikberatkan kepada pelaksanaan kegiatan usaha untuk memenuhi standar dan persyaratan suatu kegiatan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi secara ketat,” kata Airlangga.

Perubahan konsepsi perizinan yang krusial lainnya, tambah dia adanya norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang mengatur jenis perizinan, standar, syarat, prosedur, dan jangka waktu penyelesaian. Kesemuanya ditetapkan oleh pemerintah pusat dan berlaku secara nasional baik di pusat maupun daerah.

Berbagai perubahan yang dilakukan dalam UU Cipta Kerja tersebut, ujarnya tidak hanya untuk peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, tetapi juga dalam kepastian perlindungan pekerja.

“Hal ini telah mendapat sentimen postif dan apresiasi dari lembaga internasional seperti World Bank, Fitch Ratings, dan Moody’s, serta dianggap sebagai reformasi besar yang menjadikan Indonesia semakin kompetitif di pasar internasional dan domestik,” tandasnya.

Sebagai catatan Airlangga mengatakanm upaya yang dilakukan dalam UU Cipta Kerja telah sejalan dengan perkembangan dan peran hukum dalam pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja.

“Para ahli hukum telah menggambarkan bahwa hukum dapat berperan maksimal dalam pembangunan ekonomi apabila hukum dapat menciptakan fungsi stability, predictability dan fairness,” ucap dia.

Menurut Airlangga, penerapan konsepsi sanksi dalam UU Cipta Kerja hendaknya dapat dituangkan dengan baik dalam 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yaitu 40 RPP ataupun 4 RPerpres.

Sebagai informasi, peraturan pelaksanaan tersebut ditambah 2 lagi yaitu 1 RPP terkait dengan pelaksanaan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta 1 RPerpres perubahan Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sementara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengatakan, UU Cipta Kerja telah berupaya melakukan penataan ulang terhadap pengenaan sanksi dalam berbagai UU sektor yang menerapkan sanksi pidana terhadap penyimpangan administratif.

“Terhadap hal itu, penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan administratif dikenakan sanksi administratif. Dalam hal sanksi administratif tidak dapat dijalankan, maka pengenaan sanksi pidana menjadi pilihan untuk penegakan hukum,” kata dia.

Adapun pelanggaran ketentuan UU yang menimbulkan akibat kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (K3L) tetap dikenakan sanksi pidana. Sansi itu, tidak hanya kepada masyarakat atau pelaku usaha, tetapi juga kepada aparatur sipil negara (ASN) yang tidak memberikan atau melaksanakan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan NSPK. (Indra)