UU Penyakit Menular dan Karantina Diuji Materi

0

JAKARTA (Suara Karya): Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) menekankan pentingnya perlindungan kepada dokter dan petugas kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan wabah COVID-19.

Untuk itu, mereka mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Permohonan a quo erat kaitannya dengan penanganan COVID-19 di Indonesia yang hingga permohonan ini diajukan masih berlangung,””kata Kuasa Pemohon Aisyah Sharifa di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (17/6/2020).

“Petugas kesehatan adalah benteng terakhir melawan COVID-19, pemerintah berulang kali menyampaikan apresiasinya secara verbal terhadap tenaga kesehatan,”tambahnya.

Namun, lanjutnya semua itu dirasa belumlah cukup, karena tenaga kesehatan adalah pemenuhan hak-hak dasar dalam melawan COVID-19, seperti alat pelindung diri. “Hingga saat ini masih banyak kekurangan APD untuk tenaga kesehatan,”ujarnya.

“Mahal dan langkanya alat pelindung diri membuat tenaga kesehatan jadi menderita COVID-19 dan kemungkinan menjadi gugur,”sambungnya.

Dengan menjadi garda terdepan dalam perlawanan terhadap COVID-19, pemohon meminta perlunya hak yang layak bagi tenaga kesehatan. “Hak yang kayak harus dilakukan dengan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan maupun santunan bagi tenaga kesehatan yang gugur,”harapnya.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Manahan Sitompul mengingatkan pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan. “Dari segi penulisan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengajuan uji materi tersebut,” kata Manahan. (Bobby MZ)