Validasi Data Kemiskinan, Kemensos Perlu Libatkan DPR

0
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Nasdem, Khoirul Muna

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Sosial diminta mengintruksikan kepada Dinas Sosial agar melibatkan Komisi VIII DPR dalam melaksanakan verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan. Dengan cara itu, para bupati maupun walikota bisa melakukan verivali data. Sebab, selama ini mereka mengeluh tidak memiliki dana untuk kegiatan tersebut.

Permintaan itu disampaikan anggota Komisi VIII DPR, Khoirul Muna, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen Kemensos dan jajaran, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/10/2018).

“Dengan cara ini, para kepala daerah akan sadar tentang pentingnya verivali data kemiskinan. Kalau datanya tidak diverivali dengan intens, maka data kemiskinan kurang efektif dan valid. Pada akhirnya penanganan dan penyaluran dana tidak mencapai sasaran,” ujar Muna.

Lebih lanjut legislator Partai NasDem ini mengatakan, perlunya pelibatan Komisi VIII DPR RI dalam rangka selalu meng-update atau memperbarui data kemiskinan di tingkat bawah. Tanpa data-data terbaru, maka rakyat di daerah tersebut tidak ter-cover oleh Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada.

“Inilah perlu kesadaran dari Bupati atau Walikota dan Kepala Dinas Sosial yang ada, dan melakukan sosialisasi bersama, supaya bisa meng-update data yang ada, sekaligus mengefektikan penanggulangan kemiskinan,” tandas Muna.

Dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily (F-PG) itu, ia juga meminta penjelasan verivali data yang ada di Palu, Sulawesi Tengah dan Lombok, Nusa Tenggara Barat, dipastikan akan membengkakkan anggaran untuk jaminan hidup (jadup).

“Apalagi berdasarkan informasi, jadup Kemensos sudah habis untuk penanganan di Lombok, sementara sudah ada keperluan jadup lagi di Palu dan Donggala.  Di lokasi musibah, orang-orang kaya kini menjadi miskin dan akan menambah anggaran jadup,” kata dia.

Untuk itu, lanjut legislator daerah pemilihan (dapil) Jateng ini, perlu dipikirkan lebih jauh, jadup diatur seperti Dana Siap Pakai (DSP) manakala ada situasi kedaruratan gempa dan tsunami seperti Palu dan Donggala. “Perlu dipikirkan jadup kalau terjadi emergency seperti ini,” katanya menambahkan.

Dari kenaikan anggaran menjadi Rp 59,43 triliun dari Rp 34 triliun untuk penambahan anggaran PKH, apakah tidak lebih baik untuk pemerataan daripada penambahan dalam sistem yang telah ada. Berdasarkan temuan di Raja Ampat, Papua Barat, apa yang disebut PKH masyarakat tidak tahu,  Dinsosnya juga belum tahu PKH, sehingga perlu sosialiasi lebih masif.

Ace Hasan menambahkan, meski baru satu kali kunjungan ke Papua Barat, tapi banyak sekali ditemukan dan hal menarik untuk dielaborasi dari Papua Barat sebagai salah satu daerah miskin. Di provinsi paling Timur Indonesia itu, penduduk terekam KTP-elektronik baru 38 persen.

“Dan banyak lagi temuan menarik lainnya terkait persoalan kemiskinan. Dikhawatirkan, kalau datanya salah maka program seperti PKH dan program lainnya tidak mencapai sasaran,” ujar politisi Partai Golkar ini. (Gan)