Wakil Ketua Farksi PPP, DPRD Banten, Desak Kemendagri Tetapkan Sekda Definitif

0
Wakil Ketua Fraksi PPP, DPRD Provinsi Banten H Ubaidillah. ( Foto : Wisnu Bangun)

BANTEN (Suara Karya) – Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, H Ubaidillah, mendesak Menteri Dalam Negeri agar segera mengambil langkah tegas, untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang kini terkatung-katung.

Pernyataan tersebut, disampaikan Ubaidillah, menyusul kosongnya jabatan Sekda secara definitif, di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sejak  beberapa bulan terakhir.   “Dalam hal ini, saya tidak ingin masuk dalam mekanisme rekrutmen calon sekda. Tapi yang saya ingin tegaskan, agar jabatan sekda defitif Pemprov Banten harus segera terisi,” tegas Ubaidillah, ditemui di kediamannya Sabtu, 19 Februari 2022.

Menurut Ubai,  yang tokoh masyarakat wilayah pantai utara di Provinsi Banten itu, kekosongan jabatan sekda ini perlu disikapi secara utuh, karena rawan masuknya kepentingan politik. Terutama menjelang habisnya masa jabatan Gubernur Banten dan Wakil pada 12 Mey 2022 yang tinggal beberapa bulan lagi.

“Jadi saya pikir penempatan Sekda definitif ini, perlu segera dilakukan agar tak dimasuki  oleh unsur politik yang membuat masyarakat jadi bingung. Soal apakah tekniknya dengan cara lelang jabatan, atau penunjukan langsung dari presiden melalui menteri dalam negeri, ya silahkan saja,” tegasnya.

Karena tegas Ubaidillah, jika Pemerintah Pusat tidak segera melakukan langkah-langkah cepat, maka saya memastikan kondisi ini akan ditunggangi kepentingan politik tertentu.

Untuk diketahui, jabatan sekda Pemprov Banten definitive sebelumnya ditempati oleh Al Muktabar.  Namun  terhitung 22 Agustus 2021  Al Muktabar mengundurkan diri.

Dua hari setelah pernyataan penguduran diri Al Muktabar (24 Agustus 2021), untuk mengisi Kekosongan jabatan Sekda tersebut, Gubernur Banten Wahidin Halim menunjuk Inspektur Provinsi Banten Al Muhtarom sebagai pelaksana tugas (Plt)

Untuk lajunya roda pemerintahan yang baik, selanjutnya Gubernur Banten Wahidin Halim, dikabarkan berusaha berkirim surat kepada presiden melalui menteri dalam negeri agar dapat dilaksanakan lelang jabatan (Open bidding) Sekda dimaksud.

Namun hingga berita ini diturunkan izin lelang jabatan yang diusulkan  tersebut, belum mendapat izin dari kementerian dalam negeri. “Kita nunggu dari Kemendagri, Kita nunggu sampai Desember, ” katanya kepada awak media, Kamis  24 November 2021 lalu.

Bahkan saat berita ini diturunkan, belum ada tanda-tanda proses lelang jabatan Sekda yang diusulkan oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)  akan diperoses.

Penulis        :  Wisnu Bangun