JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah terua berupaya meningkatkan jumlah anggaran pelaksanaan program dana desa pada setiap tahunnya. Hal itu ditujukan dalam rangka membangun desa menjadi lebih baik, maju dan sejahtera.
“Kalau desa telah menarik dan maju, otomatis keinginan masyarakat untuk berpindah ke kota menjadi berkurang, sehingga tidak terjadi lagi urbanisasi yang berlebihan,” ujar Wakil Presiden, Jusuf Kalla, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018, di Jakarta, Rabu (14/11///2018).
Sebaliknya, ujar Wapres, selama desa tidak menjadi daya tarik dan pembangunan tidak ada, maka masyarakat akan berbondong-bondong mencari pekerjaan di kota. Apalagi, ujar JK, upah bekerja di kota cukup menjanjikan bila dibandingkan dengan penghasil dari membajak sawah atau menanam kopi, cengkeh dan sebagainya.
“Misalnya UMR (Upah Minimum Regional) untuk Jabodetabek sudah mencapai hampir Rp 4 juta per bulan. Sementara penghasilan petani sawah hanya Rp 15 juta per tahun untuk lahan seluas 0,3 hektar (Ha). Artinya dalam sebulan, petani itu hanya mendapatkan Rp 1,3 juta. Otomatis mereka akan memilih bekerja di industri yang gajinya di atas Rp 3 juta,” ujarnya menambahkan.
Karenanya, dia menegaskan, kucuran dana desa yang terus meningkat oada setiap tajunnya, bertujuan untuk membuat desa menjadi lebih menarik. Dengan dana desa, kata JK, berbagai infrastruktur dasar dibangun. Kemudian dibangun Badan Usaha Desa (BUMDes) yang bisa mendorong kegiatan ekonomi di desa.
Dana desa juga digunakan untuk membangun atau memperbaiki berbagai infrastruktur petani. Setelah semua tersedia, JK yakin masyarakat bisa kembali menjadi petani karena berbagai infrastruktur sudah dibangun sehingga dapat meningkatkan produktivitas.
“Produktivitas hanya bisa dilakukan apabila di desa pengarian baik, jalan baik, peralatan petani tersedia. Akhirnya masyarakat tidak terus ke kota karena desa tidak kalah lagi dengan kota,” kata JK. (Gan)
