Warga Pluit Tolak Pembangunan di Sepanjang Jalur Hijau

0

JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah rukun warga (RW) di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah tersebut.

“Pendirian bangunan itu akan dilaksanakan pada areal jalur hijau. Letaknya di Jl Pluit Karang Indah Timur, Pluit, kami warga di tiga RW yakni 12, 14, dan 15 menolak rencana pembangunan ini,” kata Ketua RW 12, Hartono, di Jakarta Rabu (17/10/2018)

Dikatakan Hartono, rencana lokasi bangunan itu berada di bawah sutet dan bangunan milik BUMD DKI Jakpro sudah persis di sepadan kali Pluit.

Diketahui, pernyataan keberatan ini disampaikan masyarakat Pluit kepada Ketua RW 12, 14 dan 15 saat berdialog dengan Camat Penjaringan M Andri, Lurah Pluit Yoel Sibarani, Wakapolsek Metro Penjaringan Kompol Eko,  Danramil di Wakili Pelda Kaswa  dan Asisten Manager Jakpro Agung. Sosialisasi yang juga dihadiri puluhan warga Pluit itu digelar di Kanyor Kelurahan Pluit, Rabu (17/10/2018) siang.

Menurutnya, warga menolak jalur hijau seluas 2,3 hektar itu dijadikan gedung komersil. Dinas Pertamanan juga sudah menyatakan lahan itu adalah kawasan hijau sehingga kalau masyarakat menolak maka lahan itu akan tetap jadi jalur hijau.

Dengan demikian, Hartono mendesak Anies membatalkan rencana pembangunan gedung itu. Sebab, pembangunan itu sudah menyalahi aturan dan sangat jelas merugikan warga setempat.

“Biarlah lokasi itu tetap jalur hijau tanpa dikomersilkan. Atau dibuat lahan parkir bagi warga setempat. Itu akan lebih bermanfaat,” katanya.

Hal senada juga dikatakan Ketua RW 14 Ricky. Menurutnya, jalan di Muara Karang saat ini cukup semrawut sehingga lahan itu digunakan lahan parkir berbayar.

Sementara Agung dari Jakpro mengaku tidak mengetahui bagaimana proses izin IMB keluar di kawasan itu. Ia menegaskan hanya menjalankan tugas dari pimpinannya.

“Itu IMB sudah ditandatangani oleh gubernur. IMB keluar keluar sekitar 8 Agustus 2018 lalu,” katanya.

Camat Penjaringan M Andri meminta Jakpro untuk mensosialisasikan rencana itu ke masyarakat terlebih dahulu. Dalam proses izin, seharusnya warga diikutsertakan dalam dialog.

Lurah Pluit Yoel Sibarani mengakui rencana pembangunan gedung pusat kuliner tersebut belum bersinergi dengan warga secara baik.

“Saya pikir Jakpro harus berkomunikasi dengan warga. Kalau membina hubungan baik tak akan seperti ini semua warga protes,” katanya. (Andara Yuni)